KPK Perluas Penyelidikan Gratifikasi di Lingkungan Pemkot Madiun

Kendari, ıNarasikita - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua instansi pemerintah Kota Madiun, yakni Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), pada Kamis, 1 Oktober 2026. Operasi ini merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Penggeledahan dilakukan secara intensif dengan fokus pada dokumen dan alat elektronik yang diduga berhubungan dengan penerimaan tidak sah dari pihak-pihak terkait.

Dalam keterangan resmi, Juru Bicara KPK menyebut bahwa penyidik berhasil mengamankan sejumlah arsip penting serta perangkat digital yang menjadi petunjuk dalam proses penyidikan. Barang bukti tersebut dikategorikan sebagai bahan pendukung untuk menguatkan dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh pejabat daerah dalam menjalankan tugasnya. Penyitaan dilakukan sesuai prosedur hukum dan dalam kerangka penyelidikan yang sedang berjalan.

Seluruh barang bukti yang disita kini sedang dalam tahap analisis mendalam oleh tim KPK. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat, serta memetakan alur penerimaan yang diduga melanggar aturan. Penyidik juga memastikan bahwa temuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan konstruksi perkara, termasuk kemungkinan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kegiatan ini menunjukkan komitmen KPK dalam menindak tegas praktik korupsi di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penerimaan tidak sah yang merugikan keuangan negara. Penggeledahan di dua instansi strategis di Madiun menjadi langkah strategis untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dari dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik.