Kristomei Diminta Perkuat Integritas dan Tata Kelola BNPB

Kendari, ıNarasikita - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan pentingnya transformasi internal segera dilakukan oleh Kepala BNPB yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi. Ia menilai pergantian kepemimpinan menjadi momen strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi serta memastikan pengelolaan anggaran dan pengadaan berjalan secara transparan dan akuntabel. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penanggulangan bencana nasional.

Singgih menekankan bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia kini semakin kompleks dan menuntut organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan utamanya berintegritas. Ia menegaskan bahwa Komisi VIII mendukung evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan prosedur di lingkungan BNPB, namun menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti, bukan generalisasi terhadap seluruh jajaran institusi.

Kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK di lingkungan BNPB baru-baru ini menjadi peringatan penting. Singgih menekankan bahwa dana kebencanaan bersifat khusus karena digunakan dalam kondisi darurat dan berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Oleh karena itu, dana harus benar-benar sampai ke penerima yang berhak tanpa terjadi penyimpangan.

Komisi VIII berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap BNPB sebagai mitra kerja, memastikan semua program penanggulangan bencana sesuai peraturan dan anggaran yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan institusi yang semakin profesional, transparan, dan fokus pada misi inti: melindungi masyarakat serta memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan tepat sasaran.

Pelantikan Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB dilakukan di Istana Negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Penunjukan ini menandai peralihan kepemimpinan dari Letjen TNI Suharyanto, dan membuka babak baru dalam pengelolaan mitigasi serta penanganan darurat bencana di tanah air.