LPS Usulkan Iuran 0,1% dari Ekuitas untuk Asuransi Jaminan Polis

Kendari, ıNarasikita - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan mekanisme iuran bagi perusahaan asuransi yang ikut dalam Program Penjaminan Polis (PPP). Iuran tersebut terdiri dari dua komponen: iuran awal dan iuran berkala yang dibayarkan secara semesteran. Pendekatan ini mengacu pada model penjaminan simpanan perbankan, namun dengan dasar pengenaan yang berbeda, yakni cadangan teknis sebagai landasan perhitungan, bukan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Untuk iuran awal, LPS menetapkan tarif sebesar 0,1% dari ekuitas perusahaan asuransi. Khusus untuk perusahaan asuransi syariah, tarif yang berlaku sama, dengan dasar pengenaan meliputi ekuitas serta komponen yang dipersamakan seperti tabarru dan tanahud. Jika suatu perusahaan memiliki ekuitas sebesar Rp1 triliun, maka iuran awal yang harus dibayarkan mencapai Rp1 miliar.

Perusahaan asuransi yang bergabung setelah program resmi berjalan akan dikenakan perhitungan berdasarkan modal disetor sebagai dasar pengenaan iuran. Sementara untuk iuran berkala, pembayaran dilakukan setiap semester, sejalan dengan praktik di sektor perbankan, namun metode perhitungannya berbeda dari model DPK.

LPS menegaskan bahwa peraturan teknis PPP masih dalam proses penyusunan melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan diperkirakan dapat diterbitkan pada triwulan ketiga tahun 2026. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, anggota Dewan Komisioner LPS Ferdinan D. Purba menyampaikan dua skenario implementasi: optimis pada April 2027 dan moderat pada Juli 2027, dengan pihaknya saat ini mengacu pada skenario optimis.