Luhut Bahas Utang Whoosh dalam Pertemuan dengan Pejabat China

Kendari, ıNarasikita - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan secara langsung kepada pejabat tinggi China mengenai mekanisme pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, dalam pertemuan dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Zheng Shanjie di ibu kota China. Pertemuan tersebut berlangsung dalam konteks kunjungan resmi Luhut ke China pada 15–18 September, yang mencakup berbagai forum ekonomi dan dialog strategis dengan tokoh-tokoh penting negara tirai bambu.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian teknis dan keuangan yang berkelanjutan, menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat membiarkan persoalan tersebut terabaikan. Luhut menegaskan bahwa semua pihak terkait, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, telah diberi informasi dan memberikan persetujuan atas langkah-langkah yang diambil. Dengan dukungan dari Presiden, ia menyatakan bahwa proses eksekusi hanya tinggal menunggu penyesuaian teknis.

Mekanisme pembayaran utang yang disepakati berupa cicilan tahunan sekitar Rp1 triliun selama masa 80 tahun, yang disebut Luhut sebagai beban yang relatif ringan dibandingkan proyek sejenis. Ia juga menekankan bahwa proyek Whoosh telah membawa perubahan nyata dalam pola mobilitas masyarakat, dengan banyak pengguna yang memanfaatkan jarak dekat antara Jakarta dan Bandung secara rutin. Bahkan, permintaan untuk perluasan layanan hingga Surabaya telah muncul, yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

Luhut menegaskan bahwa keberlanjutan proyek perlu dijamin melalui penunjukan koordinator khusus, yang nantinya bisa dipercayakan kepada tokoh seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau tokoh lain yang kompeten. Ia menilai bahwa pengelolaan proyek harus terus dijaga sebagai bagian dari visi transportasi nasional berkelanjutan. Sementara itu, proses pengambilalihan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan tetap berjalan, meski terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara.