Lula Dorong Trump Gunakan Pix dalam Pertemuan PBB

Kendari, ıNarasikita - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyatakan komitmen untuk memperkenalkan sistem pembayaran digital Pix langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan yang kemungkinan besar berlangsung pada bulan September di markas PBB di New York. Pernyataan ini disampaikan dalam acara politik di Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo, sebagai respons atas kritik AS terhadap infrastruktur keuangan digital Brasil. Lula menekankan bahwa pengalaman langsung dengan Pix akan menjadi bukti nyata dari efisiensi dan keandalan sistem yang telah menjadi andalan transaksi nasional.

Sistem Pix, yang diluncurkan oleh bank sentral Brasil pada November 2020, memungkinkan transfer dan pembayaran instan setiap saat, bahkan di luar jam kerja dan akhir pekan. Sejak diluncurkan, sistem ini telah menunjukkan pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu metode pembayaran paling dominan di seluruh wilayah Brasil, digunakan oleh jutaan pengguna dan pelaku usaha. Keberhasilan Pix menjadi bukti bahwa inovasi keuangan lokal mampu mendukung transformasi ekonomi tanpa ketergantungan pada model asing.

Pernyataan Lula muncul di tengah ketegangan perdagangan antara kedua negara, termasuk kebijakan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap sejumlah produk impor dari Brasil. Kritik terhadap Pix oleh AS dianggap sebagai bagian dari upaya menekan keunggulan teknologi digital Brasil, yang justru menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola sistem keuangan modern secara mandiri. Lula menilai bahwa keberadaan Pix bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kedaulatan sistem finansial nasional.

Dalam pandangannya, pertemuan dengan Trump bukan hanya kesempatan diplomasi, tetapi juga momentum untuk menunjukkan bahwa inovasi lokal bisa menjadi keunggulan kompetitif global. Dengan mengajak Trump mencoba Pix secara langsung, Lula berharap bisa mengubah narasi yang menganggap sistem digital Brasil sebagai ancaman, menjadi alat dialog yang memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara. Tujuannya adalah menekankan bahwa teknologi keuangan yang inklusif dan efisien harus dihargai, bukan dikriminalisasi dalam perdebatan perdagangan.