Mahasiswa Gelar Aksi Nasional Tuntut Perbaikan Kebijakan Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - Puluhan ribu mahasiswa dari Jakarta hingga Yogyakarta menggelar aksi serentak pada Selasa (20/10) untuk menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam dua tahun masa kepemimpinannya. Aksi yang berlangsung di lokasi strategis seperti Tugu Tani dan Patung Kuda menampilkan spanduk dengan tuntutan tegas, termasuk pengakuan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Massa aksi menegaskan bahwa kegagalan penanganan bencana tersebut telah membawa dampak serius terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Salah satu orator dari koalisi mahasiswa menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dinilai lamban dan tidak responsif terhadap krisis lingkungan yang terus berulang. Ia menekankan bahwa upaya pemulihan ekosistem harus segera dilakukan, termasuk mencabut izin perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Tuntutan ini disertai dengan seruan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang mengekspresikan pendapat secara damai.

Dalam aksi yang juga melibatkan koalisi masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa dari berbagai kampus, lima poin tuntutan utama disampaikan secara terbuka. Selain karhutla, tuntutan mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan biaya hidup, perbaikan tata kelola ekonomi, serta pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu peserta aksi dari BEM IPB mengungkapkan kekecewaannya terhadap kenaikan harga barang yang berdampak langsung pada kesejahteraan mahasiswa, dengan contoh bahwa uang Rp100 ribu kini hanya cukup untuk transportasi dan menonton film.

Demonstrasi di Yogyakarta juga berlangsung dengan protes serupa, melibatkan berbagai organisasi mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, dan Front Mahasiswa Nasional. Aksi berupa long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Kilometer menandai komitmen massa untuk menuntut perubahan sistemik. Dalam rilis resmi, mereka menyoroti naiknya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak sebagai indikator kegagalan kebijakan ekonomi. Aksi ini diharapkan mampu memicu refleksi mendalam terhadap arah kebijakan publik dalam dua tahun terakhir.