Meningkatkan Kesiapsiagaan, PBPH Diminta Perkuat Pencegahan Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Menteri Kehutanan menekankan pentingnya peran aktif seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kering pada bulan September 2026. Ia menyoroti bahwa kesiapan operasional, termasuk personel, peralatan, serta sistem patroli dan deteksi dini, harus ditingkatkan secara menyeluruh di seluruh areal kerja. Kesiapan ini menjadi kunci untuk melindungi ekosistem, aset usaha, masyarakat, dan kualitas udara dari dampak kebakaran yang meluas.

Evaluasi terhadap kondisi sepanjang Agustus menunjukkan peningkatan dalam penanganan karhutla di beberapa wilayah, namun hal itu tidak boleh mengurangi kewaspadaan. Menteri menegaskan bahwa September tetap menjadi periode kritis yang membutuhkan kerja keras bersama, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Ia mengingatkan bahwa ketidakmampuan mempersiapkan diri dapat berdampak serius pada lingkungan dan ekonomi nasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menerapkan lima strategi utama: operasi modifikasi cuaca bersama BNPB dan BMKG, patroli udara serta water bombing, penguatan satuan tugas darat, penegakan hukum terhadap pelanggar, serta edukasi masyarakat untuk menghindari pembakaran lahan. Selain itu, sistem pemantauan digital SIPONGI yang beroperasi 24 jam menjadi alat utama dalam deteksi dini, menyediakan data titik panas dan informasi pergerakan angin secara real-time.

Sistem ini tidak hanya membantu memetakan area rawan, tetapi juga menjadi dasar evaluasi kinerja pengelola PBPH dalam menjalankan kewajibannya. Dengan informasi akurat dan cepat, respons terhadap kebakaran dapat lebih cepat dan efektif, mengurangi kerusakan yang terjadi. Pemerintah berharap kolaborasi antara pengusaha hutan, instansi terkait, dan masyarakat akan semakin erat guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan aman dari ancaman kebakaran.