Menteri Israel dan Ratusan Pemukim Ilegal Masuki Masjid Al Aqsa dan Ibrahim Saat Sukkot

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, melakukan kunjungan ke Masjid Ibrahim di Hebron bersama ratusan pemukim ilegal Israel dalam rangka merayakan perayaan agama Yahudi Sukkot. Dalam rekaman yang beredar, Ben Gvir menyatakan perasaannya terhadap lokasi tersebut sebagai tempat penuh semangat dan sukacita, menunjukkan sikap eksplisit mendukung kehadiran Israel di wilayah yang secara historis dan hukum internasional dianggap wilayah Palestina. Kehadiran mereka terjadi di tengah penutupan sementara masjid yang diberlakukan oleh otoritas Israel selama 10 hari.

Masjid Ibrahim, yang terletak di Kota Tua Hebron, telah dibagi menjadi dua bagian sejak 1994, dengan 63 persen kawasan dikuasai oleh komunitas Yahudi dan 37 persen untuk umat Muslim. Saat ini, sekitar 400 pemukim ilegal tinggal di kawasan tersebut di bawah perlindungan lebih dari 1.500 tentara Israel. Penutupan total bagi umat Muslim selama Sukkot—termasuk larangan salat dan azan—dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Israel, yang menimbulkan kecaman dari Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina.

Di Yerusalem Timur, serbuan serupa terjadi pada Selasa pagi, ketika 966 tentara Israel menyerbu kompleks Masjid Al Aqsa. Video yang tersebar menampilkan kelompok ekstremis sayap kanan Israel melakukan ritual keagamaan, menyanyi, dan menari di area sakral. Sebelumnya, lebih dari 1.500 pemukim ilegal telah menduduki masjid pada Minggu, dan pada hari berikutnya jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 1.700, termasuk Ben Gvir. Kompleks Al Aqsa, yang menjadi simbol spiritual bagi umat Islam, kerap menjadi lokasi konflik dan provokasi, terutama saat perayaan agama besar.

Pihak Palestina menegaskan bahwa Yerusalem Timur merupakan ibu kota negara Palestina masa depan, sesuai dengan resolusi internasional yang menolak pendudukan Israel sejak 1967 dan aneksasi Yerusalem pada 1980. Tindakan Israel di kedua masjid dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak kebebasan beribadah dan kesucian tempat ibadah umat Islam. Kegiatan yang dilakukan oleh pejabat dan kelompok ekstremis justru disengaja untuk memicu ketegangan dan mengaburkan upaya damai.