Menteri Malaysia Mundur Protes Pengampunan Koruptor

Kendari, ıNarasikita - Anthony Loke, pemimpin Partai Tindakan Demokratik (DAP), mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan menteri setelah Raja Malaysia memberikan pengampunan kedua kepada Najib Razak, yang sebelumnya divonis bersalah atas korupsi dalam skandal 1MDB. Keputusan tersebut memicu gelombang kekecewaan di kalangan partai oposisi dan publik, dengan Loke menegaskan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip anti-korupsi yang dijunjung tinggi oleh DAP. Ia menekankan bahwa keputusan mundur bukan tanpa pertimbangan, melainkan hasil dari diskusi panjang dan rapat internal yang berlangsung selama tiga jam.

Najib, yang menjabat perdana menteri dari 2009 hingga 2018, dijatuhi hukuman atas keterlibatan dalam skandal 1MDB yang melibatkan penyimpangan dana hingga US$ 4,5 miliar (Rp 79,2 triliun). Dalam laporan investigasi AS, lebih dari US$ 1 miliar (Rp 17,6 triliun) diduga mengalir ke rekening pribadi atau terkait dengannya, meskipun ia membantah semua tuduhan dan menyatakan dirinya menjadi korban. Dua tahun sebelumnya, ia telah divonis dalam kasus terpisah dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda US$ 2,8 miliar (Rp 49,28 triliun), yang kini sedang dalam proses banding.

Pengampunan terbaru ini menandai upaya kedua oleh raja untuk mengurangi masa hukuman Najib, yang sebelumnya telah dikurangi separuh pada 2024. Meski berada di balik jeruji, Najib tetap memiliki pengaruh kuat dalam UMNO, salah satu partai utama dalam koalisi pemerintahan. Keputusan pengampunan ini justru memperkeruh hubungan antara Pakatan Harapan, yang dipimpin Anwar Ibrahim, dengan UMNO, yang menjadi mitra koalisi setelah parlemen berada dalam keadaan krisis pada 2022.

Kini, tekanan politik terus meningkat. Anwar Ibrahim, yang menekankan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, mengimbau publik untuk menerima keputusan raja dengan lapang dada. Namun, ancaman untuk mempercepat pemilu sebelum 2028 mulai disuarakan jika krisis internal kabinet terus berlanjut. Popularitas Anwar dan koalisi Pakatan terus menurun, terbukti dari dua kekalahan beruntun dalam pemilihan negara bagian terakhir kepada koalisi Barisan Nasional.

Ketegangan ini menunjukkan kerentanan pemerintahan multipartai yang bergantung pada konsensus. DAP, meski kehilangan satu menteri, tetap menegaskan bahwa mereka tetap menghormati institusi kerajaan namun tidak dapat menutup mata terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Keputusan Loke menjadi simbol perlawanan terhadap praktik yang dianggap melemahkan integritas sistem hukum dan memperkuat persepsi bahwa korupsi tidak akan diproses secara adil.