Meutya Tekankan Kepatuhan Roblox pada Regulasi Perlindungan Anak

Kendari, ıNarasikita - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melakukan pertemuan langsung dengan CEO Roblox, David Baszucki, di kantor pusat perusahaan di Silicon Valley, Amerika Serikat, pada Selasa (22/9). Pertemuan ini difokuskan pada kewajiban platform digital global untuk mematuhi peraturan dalam negeri, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 (PP Tunas) yang mengatur perlindungan anak dalam penggunaan teknologi. Meutya menegaskan bahwa kehadiran Roblox di Indonesia harus dibarengi dengan komitmen nyata terhadap keamanan digital anak-anak, bukan sekadar kebijakan formal.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya menyoroti pentingnya pendekatan *safety-by-design*, yakni membangun fitur perlindungan sejak tahap awal pengembangan produk. Ia menekankan perlunya verifikasi usia yang lebih akurat, pembatasan interaksi sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun, serta pencegahan transfer komunikasi ke platform eksternal. Menurutnya, keamanan digital tidak boleh menjadi respons setelah terjadi insiden, melainkan bagian integral dari pengalaman pengguna.

Roblox telah mengimplementasikan sejumlah langkah, termasuk penggunaan teknologi *face age estimation*, pembatasan fitur obrolan bagi anak-anak, serta peluncuran versi khusus anak seperti Roblox Kids dan Roblox Select. Namun Meutya menilai langkah tersebut perlu diperkuat, terutama dalam memastikan mekanisme perlindungan berjalan efektif secara konsisten. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran fisik perusahaan di Indonesia, seperti penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta, untuk mempercepat koordinasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.

David Baszucki menyambut positif permintaan tersebut dan menyatakan Roblox terbuka untuk menyesuaikan produk sesuai regulasi lokal. Ia menyebut bahwa perubahan yang diminta dapat menjadi acuan pengembangan produk di negara lain dengan kebutuhan serupa. Perusahaan juga mengakui tanggung jawab besar terhadap pengguna, khususnya anak-anak muda, dan berkomitmen untuk memperkuat keamanan digital secara berkelanjutan.

Meutya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PP Tunas harus terukur dan dapat dipantau melalui pelaporan rutin dari platform. Ia menegaskan bahwa kehadiran platform global di Indonesia harus diikuti dengan ketaatan terhadap aturan nasional, tanpa pengecualian. Aturan Indonesia, kata dia, berlaku bagi semua entitas yang melayani masyarakat di wilayah negara ini, baik secara digital maupun fisik.