Milawati Pimpin Kemenkum Bali, Tekankan Peningkatan Akses Hukum di Desa

Kendari, ıNarasikita - I Gusti Putu Milawati secara resmi mengambil alih kepemimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam acara pisah sambut di Denpasar, menggantikan Eem Nurmanah yang sebelumnya menjabat. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan kemitraan dengan pemerintah daerah guna memastikan pelayanan hukum yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Bali.

Salah satu prioritas utama yang disampaikan Milawati adalah optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan, sebagai upaya mewujudkan keadilan hukum yang nyata hingga ke akar masyarakat. Ia menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan dan penguatan peran para paralegal sebagai ujung tombak pemerataan akses hukum.

Berdasarkan data terbaru hingga 11 Juli 2026, terdapat 717 Posbankum yang telah berdiri di seluruh desa dan kelurahan di Bali, dengan dukungan 2.797 paralegal aktif. Layanan yang telah tercatat mencapai 2.625 kasus, meliputi 1.670 konsultasi hukum, 798 mediasi di luar pengadilan, 147 bantuan hukum dan advokasi, serta 10 rujukan ke advokat profesional.

Di samping pemerataan layanan, Milawati menyebut tantangan lain yang harus dihadapi mencakup peningkatan kapasitas tenaga paralegal dan harmonisasi regulasi daerah, khususnya terkait kepariwisataan dan pengembangan desa wisata. Ia menegaskan bahwa penguatan sistem hukum di tingkat lokal menjadi bagian integral dari upaya menciptakan kepastian hukum yang berkelanjutan.

Eem Nurmanah, yang melepas jabatannya, menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran selama masa tugasnya. Acara ditutup dengan tradisi pelepasan melalui pengalungan bunga dan barisan penghormatan dari seluruh pegawai, menandai berakhirnya masa kepemimpinan yang diwarnai komitmen terhadap reformasi layanan hukum.