MK Thailand Tolak Gugatan Surat Suara, Pemerintahan Anutin Dikuatkan

Kendari, ıNarasikita - Mahkamah Konstitusi Thailand akhirnya mengabulkan keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait penggunaan kode QR dan barcode pada surat suara dalam pemilu bulan Februari 2026. Dalam putusan yang dikeluarkan pada Senin (28/9/2026), MK menyatakan bahwa sistem tersebut tidak melanggar prinsip kerahasiaan pemilih sebagaimana diatur dalam konstitusi. Keputusan ini menutup kemungkinan dilakukannya pemungutan suara ulang, yang sebelumnya menjadi ancaman jika gugatan diterima.

Gugatan tersebut muncul setelah lebih dari dua puluh pelapor mengajukan keberatan ke Ombudsman, menilai bahwa kode QR dan barcode berpotensi digunakan untuk melacak pilihan pemilih. Namun, MK menegaskan bahwa mekanisme pemilu tetap menjaga privasi dengan memisahkan data identitas pemilih dari bagian surat suara yang digunakan untuk memberi suara. Menurut hakim Chiranit Havanond, penggunaan tanda tersebut bertujuan untuk memastikan integritas proses pemilu, bukan untuk mengungkap pilihan politik individu.

Hakim Sarawut Songsivilai menambahkan bahwa meskipun secara teoritis kode tersebut bisa digunakan untuk pelacakan, praktiknya tidak membahayakan hak konstitusional pemilih. Ia menekankan bahwa sistem yang diterapkan telah memenuhi standar keamanan dan transparansi. Keputusan ini juga menjadi pertimbangan mengingat sejarah panjang MK Thailand yang sebelumnya pernah membatalkan hasil pemilu, termasih pada 2006 dan 2014, akibat dugaan ketidakadilan dan gangguan proses pemungutan suara.

Partai Bhumjaithai, yang dipimpin Anutin Charnvirakul, berhasil meraih kemenangan signifikan dalam pemilu Februari dengan menguatkan basis dukungan di wilayah pedesaan. Kemenangan itu diperkuat oleh narasi nasionalisme pasca insiden bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan ratusan orang. Meski tidak meraih mayoritas mutlak, Bhumjaithai berhasil membentuk koalisi dengan Pheu Thai, partai populis yang menjadi kendaraan politik keluarga Shinawatra, dan kini kembali menjadi kekuatan penting dalam parlemen.

Putusan terbaru menandai pergeseran dalam dinamika politik Thailand, di mana lembaga konstitusional kini menekankan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan dibandingkan intervensi terhadap hasil pemilu. Dengan hasil ini, koalisi Anutin diperkuat secara hukum, membuka jalan bagi kelanjutan kebijakan politik dan ekonomi dalam kerangka pemerintahan yang stabil.