MUI: Subsidi Haji 2027 Sesuai Prinsip Islam

Kendari, ıNarasikita - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menyalurkan subsidi anggaran dari APBN untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap ibadah yang wajib, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa prinsip istitha'ah—kemampuan finansial dalam menunaikan haji—tidak terbantahkan dengan adanya bantuan dari negara. Menurutnya, rezeki yang diperoleh dari sumber lain, termasuk melalui fasilitas publik, tetap memenuhi syarat untuk melaksanakan haji. Dengan begitu, jemaah yang dibiayai secara penuh oleh negara tetap memenuhi kewajiban agama.

Ia menekankan bahwa negara memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan ibadah umat. Dalam konteks ini, subsidi haji bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga bentuk kontribusi negara dalam menjamin kebebasan beragama sesuai amanat konstitusi. Ia menyebut, bentuk bantuan serupa sudah lazim diberikan dalam sektor pendidikan, energi, dan perlindungan sosial.

Dengan skema ini, biaya haji 2027 diproyeksikan mencapai Rp98,4 juta, di mana jemaah hanya perlu menanggung Rp54,6 juta, sisanya ditanggung negara. MUI menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat komitmen negara terhadap kesejahteraan umat Islam.