OJK Percepat Pertumbuhan Sektor Keuangan Usai RAPBN 2027 Disepakati

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mempercepat pertumbuhan sektor jasa keuangan sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target ekonomi nasional pasca-disepakatinya asumsi dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam pertemuan dengan Komisi XI DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa kebijakan yang telah disetujui oleh pemerintah dan parlemen menjadi landasan strategis bagi akselerasi sektor keuangan.

Penguatan sektor keuangan akan dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk reformasi pasar modal dan optimalisasi peran institusi keuangan non-perbankan. Friderica menekankan bahwa sektor keuangan tidak hanya berperan dalam penyaluran dana, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan inklusif dan efisien. Ia menilai bahwa dengan mempercepat transformasi sistem keuangan, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bisa ditingkatkan secara signifikan.

Dalam kesepakatan bersama, pemerintah dan DPR menetapkan asumsi makro ekonomi untuk 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen per tahun, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen. Target pembangunan juga mencakup penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen, pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, serta peningkatan indeks modal manusia hingga 0,575.

Indikator lain yang disepakati mencakup peningkatan indeks kesejahteraan petani hingga 0,8038, indeks nilai tukar petani 126–128, dan indeks nilai tukar nelayan 106–110. Selain itu, diproyeksikan penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen dari total penciptaan lapangan kerja baru, dengan jumlah total 2,57–3,49 juta pekerja baru. Target pendapatan nasional bruto per kapita diperkirakan mencapai 5.800–5.840 dolar AS, atau sekitar Rp98,54–99,22 juta.

Pencapaian target lingkungan hidup juga menjadi bagian penting, dengan indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 76,84, serta penurunan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0–0,5 persen. Rasio Gini diproyeksikan berada pada angka 0,360–0,365. Semua indikator ini menjadi acuan utama dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan keuangan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.