OKI Minta Kolombia Batalkan Rencana Buka Kedubes di Yerusalem

Kendari, ıNarasikita - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengeluarkan pernyataan tegas menolak rencana pemerintah Kolombia membuka kedutaan besar di Yerusalem yang diduduki Israel. Dalam pernyataan resmi pada 16 Juli 2026, OKI menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan bertentangan dengan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama yang menegaskan status Yerusalem sebagai wilayah yang tidak boleh diubah secara sepihak oleh Israel.

Pihak OKI menekankan bahwa keputusan Kolombia tersebut merupakan penyimpangan dari posisi historis negara tersebut yang selama ini mendukung hak-hak Palestina. Sekretariat Jenderal OKI menilai langkah ini berpotensi merusak hubungan strategis dan kepentingan bersama dengan negara-negara anggota OKI, sebagaimana diatur dalam berbagai dokumen resmi organisasi. Penolakan terhadap rencana tersebut didasarkan pada keberlakuan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 476 dan 478, yang menyatakan bahwa segala tindakan Israel yang mengubah status Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

OKI menyerukan agar Kolombia meninjau kembali kebijakan tersebut dan kembali mempertahankan komitmen terhadap solusi dua negara sebagai fondasi perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah. Organisasi juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan luar negeri Kolombia dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan dokumen-dokumen resolusi internasional terkait status Yerusalem.

Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar dengan calon Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bola Escobar di Washington pada 15 Juli 2026 menjadi landasan baru bagi normalisasi hubungan diplomatik. Keduanya menyepakati pemulihan hubungan penuh dan penghapusan persyaratan visa, serta pembukaan kedutaan besar di Yerusalem. Rencana ini muncul setelah Presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella, menjanjikan peningkatan hubungan dengan Israel pasca pelantikannya.

Sebelumnya, Kolombia memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024 saat kepemimpinan Presiden Gustavo Petro yang mendukung Palestina. Dengan keputusan baru ini, Kolombia akan menjadi negara kesembilan yang membuka kedutaan besar di Yerusalem, menyusul Amerika Serikat, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nugini, Paraguay, Fiji, dan Somaliland. Beberapa negara lain seperti Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia memiliki kantor cabang, bukan kedutaan utama, di kota tersebut.