PBB Kurangi Bantuan Pangan Gaza Akibat Kekurangan Dana

Kendari, ıNarasikita - Program Pangan Dunia (WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa mengurangi cakupan bantuan pangan di Jalur Gaza akibat kekurangan dana, menurunkan jumlah penerima dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang. Penyesuaian ini dilakukan menyusul meningkatnya ancaman kerawanan pangan, khususnya menjelang musim dingin. Dalam pernyataan resmi, WFP menyatakan bahwa setiap keluarga yang masih menerima bantuan kini hanya mendapat satu paket makanan, berkurang dari dua paket sebelumnya, serta satu kantong kecil tepung terigu sebagai pengganti.

Kemunduran distribusi juga mencakup porsi makanan siap santap yang disediakan setiap hari, turun dari 250 ribu menjadi 150 ribu porsi. Bagi keluarga yang tinggal di wilayah terpencil atau sulit diakses—termasuk daerah dekat "garis kuning" yang dikuasai militer Israel—bantuan kini diberikan hanya sekali dalam dua hari, berbeda dari sebelumnya yang setiap hari. Selain itu, nilai bantuan tunai bagi 75 ribu keluarga juga dikurangi secara drastis.

WFP menegaskan bahwa kondisi gizi masyarakat Gaza semakin memburuk, dengan diperkirakan 1,4 juta orang—setara 67 persen dari total populasi—mengalami kerawanan pangan tingkat krisis atau lebih parah. Sekitar 200 ribu orang berada dalam kondisi darurat, membutuhkan bantuan segera untuk mencegah kematian akibat kelaparan. Data menunjukkan hanya satu dari lima anak di Gaza yang menerima makanan dengan keragaman gizi yang memadai.

Kondisi ekonomi yang stagnan, dengan tingkat pengangguran yang melampaui 80 persen, memperparah keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. WFP memperingatkan bahwa ketahanan pangan pasca-gencatan senjata pada Oktober 2025 tetap rapuh dan berpotensi kembali memburuk jika bantuan kemanusiaan terus terhambat. Di Tepi Barat yang diduduki, jumlah penerima bantuan juga dipangkas setengahnya, dari 400 ribu menjadi 200 ribu orang.

Untuk menjaga operasi bantuan penting di Gaza dan Tepi Barat hingga Maret 2027, WFP menilai dibutuhkan dana sebesar US$450 juta atau sekitar Rp8,11 triliun. Tanpa pendanaan tambahan, risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas akan sulit dihindari.