Kamis, 8 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

PDIP Jabar Tegaskan Aksi Copot Foto Gibran Sikap Pribadi

Ketua DPD PDIP Jawa Barat menegaskan tindakan wakil ketua DPRD Sukabumi menurunkan foto Wapres Gibran adalah keputusan pribadi, bukan instruksi partai.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 8 Oktober 2026, 21.02 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
PDIP Jabar Tegaskan Aksi Copot Foto Gibran Sikap Pribadi📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya bukan bentuk sikap resmi partai. Menurutnya, keputusan tersebut murni merupakan inisiatif pribadi tanpa arahan dari struktur partai, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP.

Ono menyampaikan bahwa tidak ada instruksi formal dari internal PDIP terkait penurunan foto tersebut. Ia menekankan bahwa partai secara konsisten tidak memiliki kepentingan dalam polemik ijazah Gibran yang sempat menjadi perbincangan publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi. "Itu murni sikap dan tindakan pribadi dari yang bersangkutan, tanpa ada arahan dari struktur partai," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa dinamika publik terkait keputusan MK bisa jadi menjadi latar belakang perbuatan Rojab, namun PDIP tetap menjaga netralitas dan menghormati keputusan lembaga konstitusi. "Kami menghargai keputusan MK sebagai lembaga yang sah, dan menempatkan permasalahan itu sebagai informasi yang berkembang di ruang publik," ujar Ono.

Meski menegaskan sikap pribadi, Ono belum memastikan apakah PDIP akan mengambil langkah internal terhadap kader tersebut. Ia menyatakan DPD Jabar akan mendalami alasan dan motivasi Rojab sebelum menentukan langkah selanjutnya. "Kami akan menggali lebih dalam, termasuk mengetahui konteks dan dasar pertimbangan yang mendasari tindakannya," kata dia.

Ono menegaskan bahwa jika terdapat indikasi pelanggaran aturan partai, mekanisme internal akan diterapkan. Namun, hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa aksi tersebut melanggar kebijakan resmi PDIP. "Jika ada kaitan dengan kebijakan partai, pasti akan ada proses sesuai aturan. Tapi untuk saat ini, tetap sebagai tindakan personal," pungkasnya.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya