Pelapor Khusus PBB Dorong Boikot Ekonomi untuk Tekan Pendudukan Israel

Kendari, ıNarasikita - Franseska Albanese, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, mengajak seluruh warga Indonesia memanfaatkan posisi ekonomi mereka sebagai alat tekanan terhadap kebijakan Israel. Dalam diskusi publik di Jakarta, ia menekankan bahwa tindakan konsumsi sehari-hari—mulai dari memilih produk hingga menentukan tempat berinvestasi—bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi yang mendukung pendudukan. Menurutnya, diplomasi dan pernyataan politik saja tidak cukup tanpa dukungan dari aksi kolektif di tingkat rakyat.

Albanese menyoroti pentingnya mengidentifikasi entitas ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mendapat keuntungan dari kebijakan pendudukan Israel. Ia mencontohkan perusahaan seperti Airbnb, Coca-Cola, dan Zara, yang menjadi fokus kampanye boikot oleh gerakan sipil. Ia menekankan bahwa tidak perlu semua orang memboikot seluruh produk, tetapi cukup memilih satu atau dua entitas yang dapat dihindari secara konsisten, demi menciptakan dampak kolektif yang signifikan. Dengan populasi 250 juta, menurutnya, bahkan 10 persen warga yang berpartisipasi dalam boikot akan berdampak besar.

Seruan tersebut selaras dengan gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), yang mendorong masyarakat untuk memutus hubungan ekonomi dengan Israel. Gerakan ini menekankan pentingnya advokasi terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah kampanye resmi terhadap Zara pada 2025. Albanese menegaskan bahwa boikot bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif dalam ekonomi global yang didominasi oleh sekelompok kecil aktor.

Ia juga mendorong masyarakat untuk beralih ke investasi etis, yaitu menempatkan dana pada institusi yang tidak mendukung praktik yang melanggar hak asasi. Ia memuji Indonesia karena secara historis telah menunjukkan sikap solidaritas terhadap Palestina, berbeda dengan negaranya sendiri, Italia, yang dianggap kurang konsisten. Di tengah krisis kemanusiaan yang melanda Gaza—dengan lebih dari 74.000 korban tewas dan lebih dari 175.000 luka hingga pertengahan Oktober 2026 menurut data OCHA—Albanese menekankan urgensi aksi nyata.

Sejalan dengan itu, sekelompok aktivis HAM di Indonesia kini tengah memperjuangkan pengesahan RUU Boikot Israel dalam Program Legislasi Nasional. RUU ini bertujuan membatasi kerja sama ekonomi dan pengadaan barang/jasa dari Israel, khususnya yang terkait dengan alat militer dan teknologi pengintaian. Studi menunjukkan bahwa banyak negara memilih kerja sama ekonomi dengan Israel karena akses ke teknologi canggih, namun hal ini justru memperkuat sistem pendudukan.