Pemerintah Kaji Moratorium Smelter Setengah Jadi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini mempertimbangkan kebijakan pengaturan pasokan hasil pemurnian nikel guna menangani kondisi oversupply yang mencapai 2,5 juta ton antara produksi global dan konsumsi dunia. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berupa moratorium bijih nikel, melainkan peninjauan terhadap pembangunan smelter setengah jadi baru. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses industri berakhir di dalam negeri dengan nilai tambah maksimal.

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah fasilitas yang menghasilkan produk antara seperti NPI, FeNi, dan Matte dengan tingkat konversi antara 50% hingga 60%. Produk-produk tersebut dinilai belum mencapai target hilirisasi penuh. Oleh karena itu, pemerintah sedang mengkaji penataan kembali produk olahan setengah jadi agar tidak semakin memperparah kelebihan pasokan di pasar global. Kajian ini juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat industri hilir dalam negeri.

Dalam konteks produksi, Indonesia telah menjadi pemain utama dunia dengan capaian 2,5 juta ton nikel olahan pada 2025, yang mencakup 60% dari kebutuhan global. Produksi tersebut berasal dari kombinasi proses pirometalurgi dan hidrometalurgi, dengan rincian 2,05 juta ton berupa produk intermediate dan 450 ribu ton berupa MHP (nikel sulfat). Meski terjadi penurunan proyeksi produksi sekitar 3,5% hingga 4% pada 2026, proyeksi menunjukkan peningkatan signifikan pada 2027.

Peningkatan kapasitas tersebut didorong oleh sejumlah proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang mulai memasuki tahap komisioning dan operasi penuh. Proyek-proyek ini difokuskan pada pengolahan nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Diperkirakan kapasitas produksi MHP nasional akan melonjak melebihi 900 ribu ton pada akhir 2027, menjadikan Indonesia sebagai penyedia nikel terbesar dunia.

Pemerintah menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan untuk menekan produksi, melainkan untuk mengarahkan alur industri agar lebih berkelanjutan dan berbasis nilai tambah tinggi. Fokus utama adalah mendorong pengembangan manufaktur hilir yang mampu menyerap bahan baku setengah jadi secara maksimal di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.