Pemerintah Percepat Jargas 1 Juta Rumah Sampai 2028

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan program Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) hingga mencapai 1 juta sambungan rumah pada tahun 2028. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana proyek tersebut tengah dalam tahap akhir pembangunan. Ia menekankan bahwa target waktu tersebut bukan sekadar ambisi, melainkan rencana konkret yang sedang diprioritaskan dalam skema energi nasional.

Kegunaan utama dari sistem jaringan gas bumi ini adalah menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, khususnya saat kebutuhan mendadak di malam hari, ketika pasokan tabung LPG 3 kilogram kerap terbatas. Dengan sistem pipa yang terintegrasi, akses energi menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan kapan saja. Hal ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak cair yang sering mengalami kelangkaan.

Dudung menyoroti aspek ekonomi, menyatakan bahwa harga gas melalui jaringan pipa diproyeksikan jauh lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kg. Ia mencontohkan angka potensial sekitar Rp20 ribu per bulan per rumah, yang secara signifikan akan membantu masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, aktivitas ekonomi rumah tangga dan UMKM di daerah terdampak diperkirakan akan meningkat.

Seluruh proses perizinan terkait Jargas di Gresik dan Sidoarjo telah selesai, termasuk persetujuan lingkungan (UKL-UPL), rekomendasi teknis jalan, dan perlintasan sungai. Dengan semua hambatan administratif telah diatasi, fokus kini beralih ke tahap operasional. Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas diminta segera menetapkan badan usaha pengelola, alokasi gas, serta menetapkan harga tetap yang lebih rendah dari LPG bersubsidi.

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan di Gresik telah mencapai 95,4 persen, menandakan kemajuan signifikan menuju target tahap kedua 2025–2026. Dengan 14.586 sambungan rumah yang sudah terlayani di dua kabupaten tersebut, konsumsi LPG 3 kg bersubsidi diperkirakan berkurang hingga 36,6 ribu tabung per bulan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan ketergantungan impor, yang masih menyumbang sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional.