Pemerintah Pertimbangkan Hentikan Ekspor Gas untuk Prioritaskan Industri Dalam Negeri

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan langkah strategis untuk menghentikan ekspor gas ke negara tetangga guna menjamin ketersediaan energi bagi sektor industri dalam negeri. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang kian memburuk, serta kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan energi dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan yang sedang dipertimbangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Menurutnya, saat ini banyak industri dalam negeri yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan gas, sehingga prioritas pada kebutuhan domestik merupakan kebijakan yang tepat dan mendesak. Ia menegaskan bahwa gas merupakan energi kunci bagi sektor manufaktur, dan pemanfaatannya secara optimal akan mendorong produksi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional.

Saleh Husin menekankan bahwa langkah ini merupakan respon cepat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase bertahan (survival). Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut mencerminkan keselarasan antara visi kepemimpinan nasional dan implementasi kebijakan teknis di lapangan. Menurutnya, keputusan menghentikan ekspor gas bukan sekadar pertimbangan ekonomi, tetapi juga bentuk komitmen terhadap kedaulatan energi dan keberlanjutan industri nasional.

Menteri ESDM menyatakan bahwa keputusan mengenai ekspor gas akan dipertimbangkan secara matang, dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Ia menekankan bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, negara harus lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya strategis. “Kita harus memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan ekspor,” ujarnya dalam pernyataan usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara.