Pemkab Purbalingga Siapkan Rp7,8 Miliar untuk Pilkades Serentak 2026

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp7,8 miliar dari APBD tahun 2026 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di seluruh desa yang tersebar di 18 kecamatan. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk bantuan khusus bagi desa, pengamanan, sosialisasi di tingkat kecamatan, serta pendukung kerja perangkat daerah yang terlibat dalam proses pilkades.

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026, menyusul berakhirnya masa jabatan kepala desa secara serentak pada 13 Maret 2027. Tahapan kegiatan dibagi menjadi empat fase utama: persiapan dari 14 September hingga 13 November 2026, pencalonan pada periode 30 September hingga 10 Desember 2026, pemungutan suara pada 10 Desember 2026, serta penetapan hasil hingga 17 Maret 2027. Setiap tahap dilengkapi dengan serangkaian prosedur administratif dan teknis yang telah ditetapkan.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menegaskan secara tegas bahwa pemerintah daerah akan menjaga netralitas sepenuhnya selama proses pilkades. Ia menekankan bahwa Pemkab tidak akan mendukung atau memihak calon kepala desa mana pun, serta menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan panitia pemilihan untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

Upaya menjaga integritas dan keamanan pilkades juga menjadi prioritas bersama. Pemkab bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan tanpa pelanggaran. Bupati menyeru semua pihak untuk mencegah praktik politik uang dan politik identitas, dengan harapan terpilihnya kepala desa yang berintegritas, kreatif, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat desa.

Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Sosialisasi Pilkades Serentak 2026 yang digelar di Pendopo Dipokusumo dihadiri sekitar 530 peserta, mencakup perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD, camat, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta kepala desa dan ketua BPD dari 184 desa yang akan melaksanakan pilkades.