Pemulihan Aset Rp28,6 Triliun, Tantangan Penegakan Hukum Lebih Luas

Kendari, ıNarasikita - Pemulihan aset negara senilai Rp28,6 triliun selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi capaian penting yang perlu diakui. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem menegaskan bahwa meski angka tersebut menggambarkan kerja keras Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri, penilaian terhadap penegakan hukum tidak boleh hanya mengacu pada jumlah uang yang kembali ke kas negara.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum sejati terukur dari tiga aspek utama: penyelamatan kerugian negara, hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah, serta penguatan sistem pemerintahan agar bebas dari korupsi. Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, ia menekankan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, terutama dalam memastikan kemandirian dan integritas lembaga penegak hukum.

Independensi penegakan hukum, menurutnya, harus teruji melalui proses yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan bahwa keberadaan oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang, melakukan pemerasan, atau memanipulasi proses hukum merupakan ancaman serius terhadap kepercayaan publik. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan individu tidak boleh digeneralisasi sebagai kegagalan institusi secara keseluruhan.

Ia menyerukan kepada semua lembaga penegak hukum untuk berani melakukan pembersihan internal secara tegas, tanpa memandang jabatan, pangkat, atau koneksi politik. Siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus diproses tanpa pengecualian. Sebagai bentuk pengawasan, Komisi III DPR berkomitmen untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan, bukan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.