Penerimaan Negara dari Minerba Naik Meski Produksi Dipangkas

Kendari, ıNarasikita - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor mineral dan batu bara telah mencapai Rp 108 triliun pada 31 Agustus 2026, menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini didorong oleh kebijakan penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang secara strategis memangkas volume produksi batu bara dan nikel. Pemangkasan ini dilakukan untuk mendorong keseimbangan antara produksi, kebutuhan pasar, dan keberlanjutan cadangan, tanpa mengorbankan kinerja keuangan negara.

Dalam pelaksanaannya, produksi batu bara rata-rata per bulan dikurangi sebesar 8 juta ton, sementara produksi nikel bijih (ore) turun hingga 13 juta ton. Meski terjadi penurunan volume, kenaikan PNBP tetap terjadi, terutama pada sektor batu bara yang naik dari Rp 59 triliun menjadi Rp 66 triliun dalam periode yang sama. Sementara itu, PNBP nikel melonjak dari Rp 10 triliun menjadi Rp 21 triliun, membuktikan bahwa efisiensi produksi berdampak langsung terhadap penerimaan negara.

Kebijakan produksi optimum yang diterapkan menekankan pentingnya keseimbangan antara kapasitas produksi dengan dinamika pasar, kewajiban pasok domestik (DMO), fluktuasi harga, kondisi logistik, serta keberlanjutan cadangan mineral. Dengan pendekatan ini, tidak diperlukan eksploitasi berlebihan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan pengelolaan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM menegaskan bahwa hasil yang diraih menunjukkan bahwa penurunan produksi tidak otomatis berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Justru, dengan pengelolaan yang baik dan tidak berlebihan, negara mampu memperoleh manfaat finansial yang lebih besar dari waktu ke waktu. Ini menjadi bukti bahwa keberhasilan sektor minerba tidak hanya diukur dari volume produksi, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya.