Penguatan Verifikasi Informasi Jadi Kunci Atasi Narasi Konflik Papua

Kendari, ıNarasikita - Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat kredibilitas informasi terkait konflik di Papua, terutama terkait status individu yang terlibat atau menjadi korban. Ia menekankan bahwa setiap klaim tentang keberadaan seseorang di wilayah konflik harus diverifikasi secara menyeluruh, mengingat kerap kali terjadi ketidaksesuaian data mengenai identitas dan peran seseorang. Kecurigaan terhadap informasi yang belum teruji, kata Pigai, berpotensi menimbulkan narasi yang menyesatkan dan mengaburkan fakta.

Pigai memberi contoh bagaimana personel aparat yang tidak mengenakan atribut dinas di lapangan bisa disalahpahami sebagai warga sipil. Ketika terjadi insiden, informasi tersebut baru diklarifikasi secara belakangan, menimbulkan kebingungan publik. Ia menekankan bahwa riwayat dan status seseorang harus menjadi acuan dalam proses verifikasi, bukan sekadar asumsi berdasarkan tampilan fisik atau konteks semu di media sosial.

Dalam konteks digital, Pigai menyebut bahwa kelompok TPNPB-OPM memiliki keunggulan dalam membangun opini publik melalui penyebaran bukti visual dan pernyataan cepat di media sosial. Ia mengkhawatirkan bahwa pemerintah kalah dalam komunikasi publik karena respons yang terlambat dan kurangnya bukti konkret yang mudah diakses masyarakat. Untuk menyeimbangkan narasi, Pigai mendorong pemerintah memperkuat sistem penyampaian informasi yang transparan dan dapat diverifikasi.

Ia juga menyerukan kesetaraan dalam penanganan korban konflik, tanpa membedakan antara warga asli Papua dan non-Papua. Menurutnya, setiap nyawa yang hilang atau terluka dalam konflik harus menjadi bahan keprihatinan bersama, bukan hanya ketika korban berasal dari kelompok tertentu. Prinsip kemanusiaan dan hukum humaniter menuntut perlindungan terhadap semua warga sipil, tanpa diskriminasi identitas atau etnis.

Pigai menegaskan bahwa keadilan dalam perlindungan korban harus diterapkan secara konsisten. Ia menyoroti ironi ketika masyarakat menolak diskriminasi, tetapi justru berperilaku rasis dalam menanggapi korban berbeda latar belakang. Dalam situasi konflik, prinsip pembedaan antara sipil dan militer harus ditegakkan, dengan langkah-langkah pencegahan ketika status seseorang diragukan, guna menghindari serangan keliru terhadap warga tak bersalah.