Penyintas Banjir Sumatra Waspadai Ancaman Hujan Ekstrem

Kendari, ıNarasikita - Kondisi warga di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatra Utara kembali diperparah oleh ancaman cuaca ekstrem yang diproyeksikan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan masyarakat, khususnya yang tinggal di lereng gunung dan bantaran sungai, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Ancaman ini muncul di tengah proses pemulihan yang belum selesai, menambah beban psikologis dan fisik para penyintas.

Di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Wulan Sari, ibu dua anak, menggambarkan kehidupan yang terus terganggu. Setelah rumahnya hanyut akibat banjir bandang pada November 2025, kini hanya sisa fondasi yang terendam air. Ia mengungsi berkali-kali, bahkan harus pindah ke kontrakan karena kondisi rumah tetap tidak layak huni. Uang bantuan senilai Rp13,4 juta yang diterimanya digunakan untuk menopang kehidupan dan memulai usaha kecil, namun ketakutan akan hujan tetap menghantui.

Di Desa Hutanabolon, Tapanuli Tengah, Paten Sidabutar mengungkapkan ketegangan yang dialami warga setiap kali hujan turun. Ia dan warga lain sudah terbiasa berlarian ke gunung hanya dalam waktu satu jam hujan deras. Kejadian tersebut terjadi meski sebelumnya mereka sempat dianggap aman. Di Aceh Tengah, peristiwa serupa terulang pada 13 September 2026, ketika longsor menewaskan satu anak dan melukai 13 orang di Kampung Sanehen, padahal sebelumnya wilayah itu dianggap aman.

Kepala Pusat Riset Kebencanaan BRIN, Adrin Tohari, menegaskan bahwa kondisi tanah di daerah terdampak masih labil akibat bencana sebelumnya. Ia menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap lokasi hunian sementara dan permukiman yang berada di zona berisiko tinggi. Namun, banyak warga melaporkan bahwa upaya mitigasi seperti pembuatan bronjong dan pendangkalan sungai belum tuntas, sehingga risiko banjir tetap tinggi.

Keterbatasan bantuan juga menjadi beban tambahan. Di Aceh Tenggara, Dina Maryana menyatakan bahwa sekitar 90 persen wilayahnya terendam banjir hingga satu meter, namun belum menerima Jaminan Hidup dari pemerintah. Warga terpaksa memperbaiki rumah sendiri dengan menaikkan pondasi, sementara akses jalan dan jembatan utama masih rusak. Akibatnya, petani harus menempuh perjalanan lebih jauh dan membayar lebih mahal untuk mengangkut hasil pertanian.