Jumat, 11 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Pertamina Siap Terapkan Pembatasan Pertalite Berbasis Desil

Pertamina menyatakan siap menerapkan pembatasan pembelian Pertalite sesuai kategori desil setelah keputusan resmi dari pemerintah, dengan fokus pada efisiensi distribusi dan penargetan subsidi yang lebih akurat.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 10 September 2026, 22.37 WITA·👁 5 orang membaca· 5 hari ini · 12x dibuka
Pertamina Siap Terapkan Pembatasan Pertalite Berbasis Desil📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan kesiapan menyelaraskan operasional distribusi Pertalite dengan kebijakan pemerintah yang sedang dipersiapkan, termasuk penerapan pembatasan konsumsi berdasarkan klasifikasi desil. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh langkah operasional akan mengikuti arahan resmi dari pemerintah, meskipun hingga saat ini belum ada penetapan tanggal pelaksanaan.

Corporate Secretary PPN, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil inisiatif tanpa kebijakan formal, tetapi siap berkoordinasi secara intensif dengan lembaga terkait seperti BPH Migas. Dukungan terhadap kebijakan yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi dan efektivitas subsidi menjadi prioritas utama, terlepas dari metode pengimplementasiannya.

Rencana pembatasan awal diperkirakan diberlakukan bagi masyarakat pada desil 10, sebagai tahap uji coba sebelum diperluas ke desil 9-10 secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan optimalisasi penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, terutama di tengah tekanan anggaran subsidi dan ketersediaan pasokan.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih dalam proses peninjauan menyeluruh sebelum mengambil keputusan final. Keputusan akhir dipastikan akan berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan logistik dari penerapan sistem tersebut.

Pertamina menegaskan bahwa kesiapan teknis dan sistemik telah dimatangkan sejak awal, termasuk dalam hal pelacakan data dan pengelolaan distribusi. Dengan dukungan infrastruktur digital dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat berjalan secara efisien tanpa mengganggu akses masyarakat umum terhadap BBM bersubsidi.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya