Pindar Gunakan Data Telekomunikasi untuk Akses Kredit

Kendari, ıNarasikita - Pemanfaatan data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit kini menjadi fondasi utama bagi layanan pembiayaan daring di Indonesia. Berbeda dari perbankan konvensional yang mengandalkan skor kredit, platform pembiayaan digital kini mempertimbangkan aktivitas digital nasabah, termasuk riwayat penggunaan nomor telepon yang stabil selama minimal sepuluh tahun. Data tersebut dianggap mencerminkan keandalan dan konsistensi pengguna dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menegaskan bahwa keberadaan platform pembiayaan daring tidak berarti tanpa mekanisme penilaian. Sebaliknya, sistem ini dirancang untuk memberikan akses kredit kepada lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan tradisional. “Satu nomor HP yang aktif selama 10 tahun menunjukkan kesinambungan dan kredibilitas. Jika nomor tersebut masih aktif tanpa ada tekanan dari penagih utang, itu menjadi indikator positif,” ujar dia dalam acara di Jakarta.

Pertumbuhan pembiayaan daring terus menguat, dengan outstanding mencapai Rp94,85 triliun pada November 2025, tumbuh 25,45% dari tahun sebelumnya. Meski begitu, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan pembiayaan nasional yang diperkirakan mencapai Rp2.650 triliun. Dari total itu, lembaga keuangan konvensional hanya mampu menyerap sekitar Rp1.000 triliun, sehingga terjadi celah pembiayaan sebesar Rp1.650 triliun hingga akhir 2025. Proyeksi lebih tinggi menyebutkan kebutuhan pembiayaan UMKM bisa menembus Rp4.300 triliun pada 2026, dengan credit gap mencapai Rp2.400 triliun.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas, di mana akses kredit tidak terbatas pada kelas menengah dan atas. Dengan memanfaatkan data digital yang sudah dimiliki oleh masyarakat, terutama di kalangan usaha mikro dan kecil, pembiayaan daring mampu menjangkau lapisan yang selama ini terabaikan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat bawah.