Polantas Diminta Jaga Integritas dalam Penegakan Hukum

Kendari, ıNarasikita - Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas oleh anggota polisi lalu lintas. Dalam forum Analisis dan Evaluasi Kamseltibcarlantas di Jakarta, pejabat tinggi korps menegaskan bahwa setiap anggota harus menjalankan kewenangan dengan penuh tanggung jawab, tanpa kompromi terhadap standar etika dan integritas.

Kegiatan tersebut menyoroti perlunya penegakan hukum yang objektif, tanpa intervensi pribadi atau bentuk transaksi dengan masyarakat. Anggota polantas dilarang melakukan praktik yang dapat merusak kepercayaan publik, termasuk menyepelekan tugas atau memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Kepemimpinan dalam penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten.

Penekanan khusus diberikan pada penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal. Setiap pelanggaran yang berisiko menyebabkan korban jiwa harus menjadi prioritas penanganan. Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sekaligus memperkuat keselamatan bersama di jalan raya.

Untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, pemanfaatan sistem tilang elektronik (ETLE) diperkuat. Teknologi ini dimaksudkan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga meminimalkan ruang bagi penyimpangan. Dengan ETLE, proses penindakan diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti objektif.

Korlantas juga mendorong kolaborasi strategis dengan berbagai komunitas, termasuk pengemudi ojek daring. Komunitas tersebut diharapkan menjadi mitra dalam kampanye keselamatan lalu lintas. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, tujuan menciptakan budaya keselamatan di jalan raya dapat terwujud secara kolektif dan berkelanjutan.