Prabowo Dorong 100 Kampung Nelayan Siap Operasional Akhir 2026
Presiden Prabowo Subianto memastikan 100 kampung nelayan akan rampung dan beroperasi penuh pada akhir 2026 dengan dukungan infrastruktur dan akses ekonomi terintegrasi.
Redaksi iNarasikita·Minggu, 11 Oktober 2026, 09.30 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 3x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan target penyelesaian pembangunan 100 kampung nelayan hingga akhir tahun 2026 dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut menjadi momen evaluasi terhadap progres kawasan perikanan berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional.
Dalam pertemuan, Presiden meminta laporan rinci mengenai tahapan pembangunan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat realisasi program yang dirancang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh wilayah pesisir. Kepastian waktu operasional akhir 2026 menjadi penekanan utama agar target dapat dijalankan secara terukur dan terukur.
Fasilitas yang akan dibangun mencakup dermaga untuk menunjang aktivitas penangkapan, pabrik es guna menjaga kualitas hasil tangkapan, serta cold storage sebagai pusat penyimpanan dingin. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pasar sebagai pusat perdagangan hasil laut, yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan nelayan pada tengkulak dan memperkuat nilai tambah lokal. Dengan integrasi infrastruktur ini, diharapkan rantai produksi perikanan dari penangkapan hingga pemasaran berjalan lebih efisien.
Tujuan utama pembangunan kampung nelayan adalah menciptakan ekosistem perikanan yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas bagi nelayan ke dalam rantai ekonomi hasil laut. Dengan demikian, masyarakat pesisir dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong kesejahteraan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Jakarta Ungguli New York dalam Tata Kelola Transportasi
Gubernur DKI Jakarta memaparkan keunggulan sistem transportasi publik saat berdialog dengan Wali Kota New York, menyoroti transformasi mobilitas berbasis integrasi dan pergeseran budaya penggunaan kendaraan pribadi.
11 Oktober 2026

Malaysia Naikkan Upah Minimum ke Rp8,7 Juta Mulai 2027
Pemerintah Malaysia resmi menaikkan upah minimum menjadi Rp8,7 juta per bulan mulai Juni 2027, dengan pengecualian untuk UMKM kecil dan komitmen kenaikan lebih tinggi bagi perusahaan milik negara.
11 Oktober 2026

Bandung Jadi Pusat Pelatihan PMI Terampil untuk Pasar Jepang
Kementerian P2MI dan Pemkot Bandung bahas kerja sama perluas penempatan pekerja migran terampil ke Jepang melalui pelatihan kompetensi dan sertifikasi terpadu.
11 Oktober 2026

Biaya Haji 2027 Ditetapkan, Pemerintah Subsidi Rp3 Juta Per Orang
Pemerintah bersama DPR resmi menetapkan biaya haji 2027 sebesar Rp98,46 miliar, dengan calon jamaah hanya membayar Rp23,2 juta setelah subsidi pemerintah Rp3 juta per orang.
11 Oktober 2026
Berita Lainnya

Dedi Congor Absen Pemeriksaan KPK karena Sakit, Penyidik Jadwalkan Ulang
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.29 WITA

Sewa Bong dan Lapak Narkoba di Dua Kampung di Jakarta Barat
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.29 WITA

Dua Tersangka Pembunuhan di Jaktim Diamankan Polisi
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.29 WITA

22 Penyu Hijau Gagal Diselundupkan di Perairan Serangan
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.27 WITA

Digitalisasi Manajemen ASN Kemenkum 2027, Otomatisasi Pengawasan Kinerja
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.26 WITA

Avenged Sevenfold Hadirkan Kenangan dalam Konser di Jakarta
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.26 WITA

Konser A7X Hentak Jakarta, Sushi di Bus Jepang Jadi Wisata Unik
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.25 WITA

MK Tolak Gugatan Kecurigaan Ijazah Gibran
Minggu, 11 Oktober 2026, 09.25 WITA

