Prabowo Langsung ke Jepang Tuntaskan Proyek Masela yang 28 Tahun Terbengkalai

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan langkah strategis dengan terbang langsung ke Jepang guna menuntaskan kebuntuan proyek strategis Lapangan Abadi di Blok Masela. Ia menekankan bahwa cadangan gas bumi di wilayah tersebut merupakan salah satu yang terbesar di Tanah Air, namun telah tidak berproduksi selama dua dekade lebih sejak ditemukan potensinya. Kegiatan ini disampaikan dalam dialog dengan jurnalis senior dan pakar di Hambalang, Bogor, pada 6 September 2026, yang direkam dan disiarkan beberapa hari setelahnya.

Dalam pertemuan khusus dengan tokoh-tokoh penting Jepang, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terus menunggu tanpa kepastian. Ia menyampaikan secara langsung pertanyaan krusial: apakah mitra asing tetap memiliki komitmen membangun proyek yang telah tertunda selama 28 tahun. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa pemerintah siap mempertimbangkan pengalihan pengelolaan blok tersebut kepada investor lain jika keinginan berkolaborasi tidak lagi disertai tindakan nyata.

Pemerintah kini tengah membuka akses bagi investor baru dengan melaporkan kesiapan sekitar 128 blok migas baru untuk dikembangkan. Langkah ini bagian dari upaya transformasi sektor energi nasional, sekaligus menunjukkan komitmen terbuka terhadap keterlibatan global dalam pengelolaan sumber daya alam. Di samping itu, temuan ladang gas besar serta mineral strategis di berbagai wilayah semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pemasok energi utama di kawasan.

Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah juga mempercepat diversifikasi energi melalui program B50 berbasis kelapa sawit dan pengembangan energi surya secara masif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan stabilitas pasokan BBM. Selain itu, hasil optimal dari sektor energi akan segera disalurkan ke kas negara melalui penertiban aset dan pencegahan kebocoran, membuka ruang fiskal yang lebih besar.

Dana hasil optimalisasi sumber daya alam tersebut akan dialokasikan secara langsung untuk program produktif rakyat, terutama perbaikan dan renovasi bertahap terhadap 280.000 fasilitas pendidikan, termasuk sekolah dan pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Proses pengalihan aset dari lembaga penegak hukum ke kementerian keuangan menjadi bagian dari sistem yang kini berjalan efisien, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara.