Antrean BBM di Makassar Tuntas, Pemerintah Ungkap Penimbunan dan Faktor Teknis

Kendari, ıNarasikita - Kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, telah sepenuhnya teratasi, demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan bahwa stok BBM secara nasional berada dalam batas aman, mencapai rentang 18 hingga 20 hari kebutuhan harian, sesuai standar minimum yang ditetapkan. Penyelesaian antrean ini, menurutnya, telah dilaporkan langsung kepada Presiden RI.

Bahlil mengidentifikasi perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai salah satu penyebab utama kepadatan. Banyak pengguna beralih dari BBM non subsidi seperti Pertamax (RON 92) ke BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90), yang menyebabkan lonjakan permintaan secara tiba-tiba. Fenomena ini, kata dia, menimbulkan tekanan pada distribusi dan memicu antrean di sejumlah titik pengisian.

Dalam upaya mengurai kepadatan, pemerintah juga menemukan adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu. Salah satu modus yang terungkap adalah modifikasi kapasitas tangki kendaraan, di mana sejumlah mobil dikembangkan hingga mencapai kapasitas 700 liter hingga satu ton. Kendaraan seperti Pajero dan jenis lain digunakan untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar, yang kemudian disimpan secara ilegal, menyebabkan kelangkaan di SPBU.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pemerintah sedang mendalami temuan penyimpangan tersebut. Ia menegaskan bahwa modifikasi tangki yang melebihi batas standar, seperti penambahan kapasitas hingga 50–75%, menjadi salah satu faktor mendasar terjadinya antrean. Selain itu, kondisi El Nino turut memengaruhi jalur pengiriman, terutama karena pendangkalan sungai yang memaksa peralihan distribusi ke jalur darat menggunakan truk, sehingga memperpanjang waktu tempuh.

Pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Dengan stok nasional yang stabil dan langkah penegakan hukum yang diperkuat, diharapkan kejadian serupa tidak terulang. Upaya penindakan terhadap pelaku penimbunan akan terus dilakukan secara tegas dan terintegrasi.