Prabowo Tegaskan 700 BUMN Rugi Ditutup Hingga Akhir Tahun

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup perusahaan yang berkinerja buruk dan terus merugi. Dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Convention Centre, ia menyebut bahwa dari total 1.074 BUMN yang telah dianalisis, sebanyak 364 telah berhasil dikonsolidasi dan ditutup hingga malam sebelumnya. Target akhir tahun ini adalah menyelesaikan penutupan hingga 700 BUMN yang tidak efisien.

Ia menekankan bahwa penutupan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan evaluasi kinerja keuangan yang terus menurun serta adanya praktik pelaporan keuangan yang tidak akuntabel. Menurut Prabowo, BUMN yang tidak mampu menghasilkan laba, bahkan menimbulkan kerugian bertahap, akan diberhentikan operasionalnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membuktikan hasil nyata dalam dua tahun terakhir melalui perampingan dan restrukturisasi.

Di sisi lain, Presiden juga menyampaikan pencapaian positif dari BUMN yang berhasil pulih. Beberapa perusahaan yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan keuntungan kini mencatat kenaikan laba hingga 900%, sementara yang lain mencapai pertumbuhan 200 hingga 300%. Ini menjadi bukti bahwa perbaikan struktur dan manajemen mampu mengubah kinerja perusahaan pelat merah secara signifikan.

Prabowo menekankan bahwa tujuan akhir dari konsolidasi BUMN bukan hanya efisiensi, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut contoh upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, khususnya melalui peninjauan izin usaha pertambangan. Hingga saat ini, pemerintah fokus pada lima izin yang telah dibahas, namun masih menyisakan puluhan izin lain yang sedang dalam proses studi internasional untuk validasi cadangan.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada data akurat dan analisis independen, sehingga keputusan tentang pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara transparan dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertekad membangun BUMN yang kuat, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.