Presiden Mesir Tegaskan Kedaulatan Afrika Jadi Inti Diplomasi

Kendari, ıNarasikita - Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi secara tegas menyatakan bahwa negaranya menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan internal negara-negara Afrika, terutama dalam konteks krisis yang sedang berlangsung di wilayah Tigray, Ethiopia. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan pertemuan koordinasi tengah tahun ke-8 Uni Afrika di al-Alamein, di mana al-Sisi menekankan bahwa prinsip kedaulatan dan integritas wilayah harus menjadi fondasi utama dalam hubungan antarnegara. Ia menyoroti pentingnya menjaga rasa saling menghormati dan menjalin kerja sama berbasis dialog, bukan kebijakan sepihak atau kepentingan sempit yang merusak stabilitas regional.

Al-Sisi menekankan bahwa isu lintas batas, termasuk krisis keamanan di Tigray, harus diatasi melalui kolaborasi internasional yang inklusif, bukan melalui konfrontasi atau tekanan eksternal. Ia menilai bahwa keberhasilan solusi politik bergantung pada keinginan bersama untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan antar negara. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Ethiopia dengan Eritrea dan Mesir, yang saling menuduh mendukung pihak-pihak dalam konflik bersenjata di wilayah Tigray.

Konflik yang kembali memanas telah menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya perang saudara seperti pada periode 2020–2022, yang sebelumnya menimbulkan korban jiwa besar dan krisis kemanusiaan mendalam. Sebuah sumber diplomatik mengonfirmasi bahwa pertemuan puncak terbatas di sela Forum Bisnis Afrika menghadirkan para pemimpin dari Mesir, Eritrea, Somalia, serta pemimpin militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan. Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membahas jalan keluar damai yang inklusif.

Menyusul penyerbuan pasukan federal Ethiopia ke ibu kota Tigray—yang selama ini dikuasai oleh Tigray People’s Liberation Front (TPLF)—dilaporkan oleh sumber kemanusiaan, kehadiran para pemimpin regional menandai upaya kolektif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Al-Sisi menekankan bahwa dialog harus menjadi alat utama, bukan militer, dalam menyelesaikan konflik. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas regional dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan berasal dari dalam Afrika, bukan dipaksakan dari luar.