Promosi ASN di Sulteng Harus Berbasis Kompetensi

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa setiap langkah dalam karier aparatur sipil negara (ASN) harus mengacu pada prinsip meritokrasi. Dalam kesempatan pengambilan sumpah 442 pegawai negeri sipil di halaman parkir Pogombo, ia menekankan pentingnya penilaian berdasarkan kompetensi, kinerja, dan prestasi kerja, bukan faktor eksternal seperti kedekatan keluarga atau hubungan sosial. Ia menegaskan bahwa jabatan tidak boleh diperoleh melalui jalan pintas atau imbalan materi.

Pemerintah Provinsi Sulteng mencatat jumlah ASN pada awal Januari 2026 mencapai sekitar 22.126 orang, terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Di tengah jumlah yang cukup besar ini, Anwar menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap proses promosi. Ia menolak tegas praktik jual beli jabatan dan mengingatkan ASN agar tidak tergoda oleh janji-janji promosi yang dibarengi permintaan uang.

Ia menekankan bahwa ASN yang sejati adalah mereka yang naik jabatan karena kemampuan dan dedikasi, bukan karena koneksi. Menurutnya, birokrasi yang sehat harus berjalan berdasarkan kinerja nyata dan akuntabilitas. Gubernur juga menyeru perubahan paradigma dari birokrasi penguasa menjadi pelayan publik, di mana setiap aparatur dituntut memberikan pelayanan terbaik, bekerja tanpa mengenal waktu, dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat.

Anwar menekankan bahwa loyalitas terhadap pimpinan bukan berarti taat buta terhadap perintah yang melanggar aturan. Ia menyatakan bahwa loyalitas sejati adalah kedisiplinan, kesiapan saat dibutuhkan, dan keberanian menolak tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Menurutnya, memilih untuk menaikkan jabatan secara tidak benar justru merusak kepercayaan publik dan membahayakan organisasi.

Ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulteng untuk membangun karakter yang dapat dipercaya, menjunjung tinggi integritas, serta memprioritaskan kepentingan organisasi dan masyarakat dalam setiap tugas. Dengan demikian, birokrasi di Sulawesi Tengah diharapkan menjadi mesin pelayanan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.