Puan Dorong Penanganan Karhutla Terpadu dan Berkelanjutan

Kendari, ıNarasikita - Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berbasis pada satu kendali terpadu, demi melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap dan dampak berantai. Ia menekankan bahwa asap dari kebakaran lahan bukan sekadar gangguan lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas transportasi. Menurut Puan, respons yang cepat dan terkoordinasi menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan kerugian sumber daya.

Ia menyoroti pentingnya integrasi berbagai elemen dalam penanganan karhutla, termasuk pemadaman api, penanganan kesehatan masyarakat, pemulihan pendidikan, serta bantuan bagi keluarga terdampak. Untuk itu, Puan meminta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pengelola kawasan. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Puan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penegakan hukum terhadap badan usaha yang diduga terlibat dalam karhutla. Ia mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dalam proses verifikasi lapangan dan pemasangan plang pengawasan terhadap 21 perusahaan di tujuh provinsi. Data dari KLH per 2 September 2026 mencatat total area terdampak mencapai sekitar 11.404 hektare, tersebar di Kalimantan Barat (7 perusahaan), Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan (masing-masing 4), Kalimantan Tengah (3), serta Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau (masing-masing 1).

Ia menegaskan bahwa DPR akan terus memantau perkembangan penanganan karhutla, karena dampaknya meluas dan bersifat lintas sektor. Puan juga mendorong pemerintah menyusun peta jalan strategis pencegahan untuk menghentikan siklus kebakaran yang berulang tiap tahun. “Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada generasi mendatang. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” tegasnya.