RAPBN 2027 Disepakati, Defisit Dipertahankan di 2,4%

Kendari, ıNarasikita - Dalam rapat koordinasi di kompleks parlemen, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyetujui rancangan anggaran tahunan 2027 untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna guna ditetapkan sebagai undang-undang. Proses penyusunan anggaran ini dilakukan di tengah tantangan eksternal yang kompleks, namun tetap menunjukkan konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan fiskal di tahun depan akan berjalan secara pruden namun tetap aktif, memastikan bahwa anggaran mampu mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.

Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.435,10 triliun, mengalami kenaikan dari usulan awal sebesar Rp3.426,03 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang diproyeksikan mencapai Rp2.911,95 triliun, dengan kontribusi pajak langsung dan tidak langsung meningkat dari sebelumnya. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak diperkirakan mencapai Rp522,48 triliun, naik dari angka awal Rp517,41 triliun, menunjukkan peningkatan efisiensi sektor non-pajak.

Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun, mengalami kenaikan dari rencana awal Rp4.097,19 triliun. Komponen terbesar adalah belanja kementerian dan lembaga yang diproyeksikan sebesar Rp1.556,89 triliun, meningkat dari Rp1.504,74 triliun, menunjukkan peningkatan alokasi untuk kegiatan pemerintah pusat. Belanja non-kementerian juga mengalami penyesuaian, mencapai Rp1.814,36 triliun. Transfer ke daerah tetap dipertahankan di angka Rp735 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap otonomi daerah.

Defisit fiskal tetap dipertahankan pada angka 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto, senilai Rp671,16 triliun, sesuai dengan target awal dalam nota keuangan. Keseimbangan primer dirancang dengan defisit sebesar Rp20,85 triliun, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan negara yang seimbang. Kebijakan fiskal 2027 dirancang sebagai alat yang ekspansif, kolaboratif, dan terukur, dengan tujuan utama menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, serta membuka ruang bagi investasi yang berkelanjutan.