RI dan 18 Negara Tolak Kedubes Kolombia di Yerusalem

Kendari, ıNarasikita - Indonesia bersama 18 negara lainnya secara tegas menolak keputusan Kolombia membuka kedutaan besar di Yerusalem, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan resolusi PBB. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa peresmian misi diplomatik di wilayah yang diduduki secara sepihak oleh Israel tidak memiliki keabsahan hukum dan berpotensi melemahkan upaya pencapaian perdamaian berkelanjutan.

Para menteri luar negeri yang terlibat menekankan bahwa langkah Kolombia bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 476 dan 478 tahun 1980, yang secara jelas menolak segala upaya mengubah status Yerusalem dan mewajibkan negara-negara untuk tidak memindahkan perwakilan diplomatik ke wilayah tersebut. Mereka menegaskan kembali bahwa Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina yang merdeka, sesuai dengan solusi dua negara yang diakui secara luas.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform digital, negara-negara tersebut meminta Kolombia untuk meninjau kembali keputusan tersebut, menjaga kewajiban hukum internasional, serta tidak mengambil tindakan yang mengancam hak-hak sah rakyat Palestina. Mereka menekankan bahwa segala upaya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel atau mengubah status wilayah tersebut dianggap batal demi hukum.

Pembukaan kedutaan Kolombia di Yerusalem dilakukan pada 14 Oktober, menyusul normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, menyatakan bahwa Israel merupakan mitra strategis yang seharusnya tidak terputus hubungannya dengan Bogota, dan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat kerja sama bilateral. Namun, tindakan tersebut justru memicu reaksi keras dari komunitas internasional yang mendukung solusi dua negara.

Kolombia kini menjadi negara ke-10 yang membuka kedubes di Yerusalem, sementara sejumlah negara lain tetap mempertahankan perwakilannya di Tel Aviv. Posisi ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut dalam konflik Timur Tengah, terutama terkait status Yerusalem yang menjadi inti dari perundingan perdamaian.