Satyawan Pudyatmoko Jadi Kandidat Kepala BPGMN

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, menjadi salah satu kandidat utama untuk memimpin Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dudung menekankan bahwa Satyawan dikenal sebagai ahli di bidang ekosistem gambut, sehingga layak dipertimbangkan untuk jabatan strategis tersebut.

Dudung menyampaikan harapannya agar proses pelantikan kepala BPGMN segera terealisasi dalam waktu dekat, dengan menargetkan minggu depan sebagai tenggat waktu. Penunjukan ini dinilai krusial untuk mempercepat upaya pencegahan karhutla yang terus menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia. Keterlibatan tokoh berpengalaman seperti Satyawan diharapkan mampu mengoptimalkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan kawasan gambut dan mangrove.

Satyawan saat ini menjabat sebagai Dirjen KSDAE dan sebelumnya pernah menjabat Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM, yang masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2024, merupakan lembaga pendahulu BPGMN yang fokus pada restorasi ekosistem di wilayah prioritas. Pembentukan BPGMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang diambil pada 24 September 2026, berdasarkan diskusi dengan para pakar dan akademisi di Istana Merdeka.

Badan ini direncanakan berada langsung di bawah Presiden dengan fokus utama pada pencegahan karhutla melalui pemetaan, deteksi dini, dan pemantauan titik panas di kawasan gambut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa BPGMN akan melibatkan para ilmuwan dan profesional untuk memastikan kebijakan pengelolaan ekosistem berbasis riset dan data. Pemerintah juga sedang menyusun rancangan peraturan presiden sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut.