Stimulus Ekonomi 2026–2027: Rp31 T untuk Perlindungan Sosial dan Peningkatan Produktivitas

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah memperkuat langkah pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk serangkaian program stimulus yang berlaku mulai kuartal IV-2026 hingga 2027. Program ini dirancang untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Fokus utama ditujukan pada kelompok rentan, khususnya warga dari desil 1 hingga 4, agar manfaat stimulus benar-benar tersentuh secara langsung.

Pada awal pelaksanaan, pemerintah akan memfasilitasi pembukaan rekening bank bagi seluruh warga berusia di atas 17 tahun dari kelompok sasaran tersebut. Proses validasi data penerima sedang dalam tahap koordinasi lintas kementerian untuk memastikan akurasi dan kepastian penyaluran. Selain itu, bantuan beras 10 kg per bulan akan diberikan secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2026, dengan total anggaran Rp17,5 triliun untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari desil 1 hingga 4.

Untuk mendukung pekerja, pemerintah melanjutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tiga bulan sebesar Rp300 ribu per bulan kepada 13,3 juta pekerja, dengan alokasi anggaran hampir Rp12 triliun. Di tahun 2027, program magang untuk 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang akan digulirkan. Insentif pajak juga diperluas, termasuk pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, yang kini mencakup seluruh sektor, serta pembahasan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan.

Dukungan sektor perumahan juga menjadi bagian penting dari strategi, dengan perpanjangan fasilitas PPN DTP hingga 2027 untuk rumah berharga hingga Rp2 miliar, serta fasilitas serupa untuk rumah hingga Rp5 miliar. KPR bersubsidi dengan bunga 6% disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta, untuk hunian hingga Rp500 juta. Di sisi ketenagakerjaan, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja non-upah akan dilanjutkan, serta pemanfaatan JKP selama enam bulan disesuaikan dengan tingkat penghasilan.

Di sektor industri perhiasan, pemerintah menyiapkan standar PPN baru untuk logam mulia berkadar 99,9% guna mempermudah akses fasilitas fiskal. Semua program ini disepakati dalam rapat koordinasi tingkat tinggi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan para menteri terkait di Istana Negara. Anggaran yang disiapkan saat ini sedang dalam proses pengecekan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyaluran.