Sabtu, 24 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Suahasil Tegaskan Reformasi Tata Kelola Keuangan di Lingkungan Kemenkeu

Menteri Keuangan Suahasil Nazara beri arahan strategis kepada pejabat eselon I baru, tekankan efisiensi, digitalisasi, dan sinergi fiskal nasional dalam pelaksanaan APBN.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 23 Oktober 2026, 21.22 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 21x dibuka
Suahasil Tegaskan Reformasi Tata Kelola Keuangan di Lingkungan Kemenkeu📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya peran strategis Sekretariat Jenderal sebagai koordinator utama dalam mendukung pencapaian prioritas kerja Kementerian Keuangan. Ia menugaskan Astera Primanto Bhakti, yang baru dilantik sebagai Sekretaris Jenderal, untuk memastikan seluruh fungsi internal—mulai dari manajemen SDM, anggaran, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset—berjalan selaras dengan arahan strategis pemerintah. Tujuannya, mempercepat realisasi kebijakan fiskal yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan serupa, Tri Budhianto resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan fokus utama pada modernisasi sistem pembayaran negara. Suahasil menekankan perlunya percepatan digitalisasi, terutama dalam pengelolaan kas negara dan penyaluran dana langsung ke masyarakat (G2P). Inisiatif ini mencakup pembayaran sosial, gaji ASN, dan pensiun yang harus terintegrasi secara langsung ke rekening penerima guna meminimalkan hambatan dan mempercepat distribusi anggaran.

Suahasil juga menyampaikan arahan khusus terkait pengelolaan dana pemerintah di bank umum. Ia menekankan perlunya pengendalian suku bunga deposito BLU yang tidak melebihi 80 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate, sebagai upaya mencegah terjadinya perang suku bunga yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai kontribusi Kemenkeu dalam menjaga keseimbangan pasar keuangan dan mendukung kebijakan moneter yang stabil.

Nufransa Wira Sakti, yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, diberi tugas untuk memperkuat keterhubungan antara APBN dan APBD. Suahasil menekankan pentingnya sinergi fiskal dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Ia meminta agar desain dan proses transfer ke daerah terus disempurnakan, serta pemerintah daerah didorong untuk memahami kondisi lokal guna mengoptimalkan alokasi anggaran.

Di tingkat staf ahli, Hidayat Amir dipercaya memimpin bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, dengan tugas memantau dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal nasional. Sementara Neilmaldrin Noor, sebagai Staf Ahli Pengawasan Pajak, diminta memperkuat efektivitas pengawasan melalui optimalisasi sistem Coretax dan integrasi data lintas unit. Tujuannya adalah memperluas basis pajak, mengidentifikasi risiko, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya