Sabtu, 26 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Subsidi BBM dan LPG 2027 Disepakati Rp261,5 Triliun

Anggaran subsidi energi untuk BBM dan LPG tabung 3 kg ditetapkan sebesar Rp261,5 triliun dalam RAPBN 2027, lebih rendah dari usulan awal namun tetap lebih tinggi dibanding realisasi 2026.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 26 September 2026, 23.14 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Subsidi BBM dan LPG 2027 Disepakati Rp261,5 Triliun📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Komite Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyetujui pengurangan anggaran subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kilogram. Total alokasi subsidi energi yang disepakati mencapai Rp261,5 triliun, menurun dari usulan awal sebesar Rp272,94 triliun. Penurunan ini mencapai Rp11,44 triliun dan menjadi hasil kompromi antara legislatif dan eksekutif dalam rapat kerja di kompleks parlemen.

Komposisi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg tahun depan ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun, lebih rendah dibanding usulan awal Rp142,8 triliun. Rincian terdiri dari subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp103,05 triliun. Penurunan ini didorong oleh penurunan volume kuota penyaluran, terutama pada LPG 3 kg dan solar jenis JBT, yang masing-masing mencapai 8 juta metrik ton dan 19,561 miliar liter.

Pemerintah tetap mempertahankan subsidi minyak solar sebesar Rp1.000 per liter, sebagai bagian dari kebijakan perlindungan terhadap sektor transportasi dan produksi. Sementara itu, alokasi subsidi listrik tahun berjalan dipertahankan sebesar Rp117,84 triliun, serta subsidi listrik kurang bayar untuk tahun 2025 tetap sebesar Rp12,26 triliun, sesuai dengan usulan awal.

Penetapan anggaran ini mencerminkan upaya penyesuaian kebijakan subsidi guna menjaga keseimbangan anggaran negara, sekaligus tetap menjaga akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keputusan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas fiskal jangka panjang tanpa mengorbankan pelayanan publik esensial.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya