Subsidi dan Kompensasi Energi Meningkat ke Rp700 Triliun Akibat Geopolitik
Kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik berpotensi menaikkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam negeri hingga Rp700 triliun per tahun.
Redaksi iNarasikita·Rabu, 2 September 2026, 17.52 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 12x dibuka
📷 SindonewsKendari, ıNarasikita - Tingginya volatilitas harga energi dunia akibat ketegangan geopolitik memicu kekhawatiran serius terhadap kesehatan fiskal negara. Wakil Menteri ESDM menyatakan bahwa tekanan fiskal akan semakin besar jika tidak diantisipasi dengan langkah strategis, terutama dalam memperkuat ketersediaan energi baru dan terbarukan. Saat ini, beban subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun, tetapi ancaman dari pergeseran pasar global bisa menambah beban tersebut hingga Rp300 triliun lagi.
Dampak dari ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran, serta konflik di Ukraina yang belum menunjukkan tanda penyelesaian, telah mengganggu rantai pasok energi global. Hal ini berpotensi mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan LPG dalam negeri, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap inflasi dan biaya produksi industri. Kenaikan tersebut bukan hanya soal harga, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya di acara EBTKE Conex di JIExpo Kemayoran, pihak Kementerian ESDM menegaskan bahwa tanpa perencanaan matang, kenaikan harga energi global dapat menggerus kemandirian energi nasional. “Jika kita tidak mengantisipasi dengan memperluas pemanfaatan energi terbarukan, maka beban subsidi dan kompensasi yang saat ini Rp400 triliun bisa melonjak hingga Rp700 triliun,” tegasnya. Pernyataan ini menekankan urgensi transisi energi sebagai solusi jangka panjang.
Peningkatan anggaran tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan APBN, terutama jika tidak diimbangi dengan efisiensi dan pengembangan sumber energi lokal. Kebijakan yang seimbang antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan fiskal menjadi kunci. Pemerintah terus mendorong percepatan investasi di sektor energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan risiko kenaikan subsidi di masa depan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Gaya Kepemimpinan Luthfi Dapat Pujian Akademisi
Akademisi menilai kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi humanis, kolaboratif, dan berbasis solusi, dengan keterlibatan perguruan tinggi dalam perumusan kebijakan daerah.
24 Oktober 2026

Ancol Tantang Rekor MURI Lewat Estafet Renang 24 Jam dan Bendera Merah Putih 360 Meter
Atlantis Water Adventure Ancol gelar dua aksi pemecahan rekor MURI dalam perayaan Hari Renang Sedunia, melibatkan estafet renang nonstop dan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 360 meter.
24 Oktober 2026

Bedah Rumah di Kampung Ambon Dorong Pemulihan Secara Komprehensif
Program bedah rumah di Kampung Ambon menjadi strategi integratif untuk menekan peredaran narkoba melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
24 Oktober 2026

Dua Wakil Putri Indonesia Gagal ke Final Indonesia Masters 2026
Mutiara Ayu Puspitasari dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi tersingkir dari semifinal Indonesia Masters 2026 setelah kalah dari lawan dari Hong Kong dan China.
24 Oktober 2026
Berita Lainnya

Harga Emas Antam Turun Rp10 Ribu per Gram Hari Ini
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.26 WITA

Investor Desak MSCI Jelaskan Alasan Penurunan Status Pasar Indonesia
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.26 WITA

Pemerintah dan Pertamina Percepat Siap Operasional Kilang RDMP Balikpapan
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.25 WITA

Suahasil Lantik Pejabat Baru, Sekjen Kemenkeu Diganti
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.25 WITA

Bahlil Dorong E50 untuk Kurangi Impor BBM
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.25 WITA

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kemenkeu
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.25 WITA

Ibu 55 Tahun Ajak Anak Cari Kerja di Job Fair Jakarta
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.25 WITA

Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan Hadapi Tantangan Iklim
Sabtu, 24 Oktober 2026, 21.24 WITA

