Suyudi Diberi Masa Tenggang untuk Benahi Polri

Kendari, ıNarasikita - Kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang baru dilantik menjadi momen krusial bagi transformasi institusi kepolisian. Dalam langkah awal, ia telah melakukan rotasi terhadap 88 perwira tinggi, termasuk 19 kapolda, serta menempatkan sejumlah perwira muda di posisi strategis. Langkah ini dinilai sebagai upaya membentuk tim kerja yang lebih solid dan responsif. Namun, di tengah prosesi tersebut, tokoh politik menegaskan bahwa perubahan struktural hanya merupakan titik awal dari agenda besar yang masih menanti penyelesaian menyeluruh.

Said Abdullah menyoroti bahwa pembenahan Polri bukan sekadar pergantian personel, melainkan transformasi mendalam terhadap tata kelola, budaya kerja, dan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penanganan laporan masyarakat, menilai bahwa setiap pelapor berhak mengetahui perkembangan kasus tanpa harus mengandalkan akses informal. Pernyataan Suyudi yang menekankan bahwa laporan polisi adalah harapan rakyat atas kehadiran negara, menurut Said, menjadi indikator komitmen baru terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Namun, Said menilai tantangan terbesar masih terletak pada perubahan persepsi masyarakat terhadap akses keadilan, di mana banyak kasus hanya mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Untuk itu, ia mendorong penerapan mekanisme pengawasan internal yang lebih efektif, termasuk revitalisasi Itwasum dan Propam, serta keterlibatan Kompolnas dalam pengawasan terhadap pejabat tinggi. Ia juga menekankan peran masyarakat, termasuk komunitas lokal, dalam mengawasi kinerja kepolisian tingkat daerah seperti polsek dan polres, sebagai upaya menegakkan disiplin dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pernyataan Suyudi tentang keseimbangan antara keramahan, profesionalisme, dan kewibawaan polisi juga disambut positif. Said melihatnya sebagai fondasi baru bagi kepemimpinan modern yang tidak mengorbankan integritas demi tampilan otoritatif. Menurutnya, polisi yang dekat dengan masyarakat harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan hanya slogan. Perubahan ini harus dimulai dari keteladanan para pemimpin, termasuk Kapolri dan pejabat utama, yang menjadi contoh dalam menegakkan disiplin, mengendalikan diri, dan menjalankan kewenangan secara proporsional.

Said menegaskan bahwa momentum kepemimpinan Suyudi harus dijadikan ajang nyata, bukan sekadar transisi jabatan atau pernyataan komitmen. Ia menekankan bahwa jabatan Kapolri bukan puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab. Untuk itu, ia mengajak Suyudi memanfaatkan masa kepemimpinan ini dengan langkah-langkah strategis, termasuk program quick win, agar kepercayaan publik bisa dibangun secara bertahap namun berkelanjutan.