Takaichi Usung Diplomasi Konstruktif dengan China

Kendari, ıNarasikita - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menggarisbawahi nilai strategis China sebagai tetangga utama dalam pidato resmi di parlemen, menekankan komitmen untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan meski terdapat ketegangan dalam hubungan bilateral. Ia menyebut bahwa meskipun ada tantangan, hubungan historis antara kedua negara telah terjalin selama puluhan tahun dan harus dipertahankan dengan pendekatan yang bijak. Takaichi menegaskan bahwa Jepang akan terus menjaga kepentingan nasional, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti wilayah Taiwan, namun tetap membuka ruang dialog untuk membangun stabilitas.

Dalam kesempatan itu, Takaichi menyampaikan harapan agar China menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dalam isu-isu regional, terutama yang berpotensi memengaruhi keamanan dan stabilitas ekonomi. Pernyataan ini dianggap sebagai upaya diplomasi untuk menurunkan ketegangan yang sempat memburuk akibat pernyataan sebelumnya yang menyiratkan keterlibatan Jepang jika terjadi konflik di perairan Taiwan. Kekhawatiran itu memicu respons keras dari Beijing, termasuk peringatan kepada warganya untuk tidak bepergian ke Jepang dan pembatasan perdagangan yang berdampak pada pasokan mineral tanah jarang, kunci bagi industri manufaktur Jepang.

Peningkatan dialog dipicu oleh kunjungan diplomat tinggi China ke Tokyo pekan lalu, yang menyampaikan bahwa hubungan kedua negara masih bisa dipulihkan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan mantan menteri luar negeri Jepang yang memimpin delegasi ekonomi, menandai awal pembukaan saluran komunikasi baru. Meski demikian, Takaichi mengakui tantangan dalam negeri tetap menghantui, termasuk inflasi yang meningkat dan tekanan terhadap utang publik, yang memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal agar tetap proaktif namun tetap menjaga kepercayaan pasar.

Selain isu ekonomi, Takaichi mengangkat isu demografi sebagai krisis nasional yang mengancam keberlanjutan bangsa. Ia menyatakan akan menyusun strategi menyeluruh untuk menangani penurunan jumlah penduduk, yang pada Juli telah mencatatkan angka di bawah 120 juta untuk pertama kalinya dalam 42 tahun. Pidato tersebut juga menjadi awal sidang parlemen yang berlangsung hingga Desember, dengan agenda pembahasan rancangan undang-undang, termasuk rencana pemotongan pajak konsumsi makanan dua tahun berturut-turut untuk meredam tekanan inflasi terhadap masyarakat.

Takaichi juga menegaskan dukungan Jepang terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menyusul sanksi Amerika Serikat terhadap Presiden ICC asal Jepang, Tomoko Akane, pada Agustus. Komitmen ini menunjukkan keselarasan kebijakan luar negeri Jepang dengan prinsip hukum global, meskipun tetap mempertimbangkan dinamika geopolitik yang kompleks.