Tentara AS Didakwa Manfaatkan Rahasia Operasi untuk Untungkan Diri di Pasar Prediksi

Kendari, ıNarasikita - Seorang perwira militer aktif Amerika Serikat kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan insider trading yang melibatkan informasi sensitif terkait operasi militer di Venezuela. Menurut dakwaan federal, pria tersebut diduga memanfaatkan akses ke data rahasia sebelum pelaksanaan serangan terhadap pemimpin negara Latin, Nicolás Maduro, untuk memasang taruhan di platform prediksi digital bernama Polymarket. Dalam periode Desember hingga Januari, ia melakukan sekitar 13 transaksi dengan nilai total mencapai US$33.034, termasuk prediksi tentang kehadiran pasukan AS di Venezuela dan kemungkinan penggulingan Maduro.

Keuntungan yang diraih dari aktivitas tersebut mencapai sekitar US$409.881, yang kemudian dikirim ke dompet digital kripto di luar negeri dan diteruskan ke akun broker daring baru. Upaya penyembunyian identitas dilakukan setelah aktivitas perdagangan mencurigakan terdeteksi, terutama terkait kontrak prediksi yang berkaitan dengan nasib Maduro. Polymarket, sebagai platform yang digunakan, telah mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan melaporkannya ke Departemen Kehakiman AS, serta turut bekerja sama dalam penyelidikan.

Pihak kejaksaan federal menegaskan bahwa informasi keamanan nasional harus dilindungi, terlepas dari munculnya platform perdagangan digital yang semakin terbuka. Pelaksana tugas Jaksa Agung AS, Todd Blanche, menekankan bahwa penggunaan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban profesional militer. Setiap dakwaan yang disampaikan terhadap terdakwa mencakup pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas, penipuan melalui kabel, dan transaksi moneter ilegal, dengan ancaman hukuman maksimal antara 10 hingga 20 tahun penjara.

Kasus ini awalnya diproses di pengadilan federal North Carolina, namun kemudian dipindahkan ke pengadilan federal Manhattan. Jaksa Wilayah New York Selatan, Jay Clayton, menegaskan bahwa pasar prediksi tidak boleh menjadi sarana untuk mengeksploitasi informasi sensitif. Hingga saat ini, terdakwa belum memberikan keterangan, dan tidak ada informasi resmi mengenai penasihat hukumnya. Pentagon mengarahkan pertanyaan kepada Angkatan Darat AS, yang belum merespons secara publik.