Thaci Divonis 25 Tahun atas Kejahatan Perang, Aksi Massa Ricuh di Pristina

Kendari, ıNarasikita - Pengadilan Khusus Kosovo di Den Haag, Belanda, menuntaskan sidang dengan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada mantan Presiden Hashim Thaci atas dakwaan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan ilegal. Putusan ini menjadi titik puncak proses hukum yang berlangsung bertahun-tahun terhadap Thaci dan sejumlah mantan anggota Tentara Pembebasan Kosovo (KLA). Keputusan tersebut dibacakan pada Rabu, 16 September 2026, di tengah pengawasan ketat dari lembaga internasional.

Di Pristina, ibu kota Kosovo, ratusan pendukung Thaci memadati jalan-jalan umum untuk menyuarakan protes terhadap keputusan pengadilan. Aksi yang berlangsung secara spontan ini berubah menjadi keributan saat massa mulai saling dorong dengan aparat keamanan. Polisi dikerahkan dalam jumlah besar untuk menangani kerusuhan yang terjadi di beberapa titik strategis di kota. Beberapa demonstran melemparkan batu dan benda lainnya, memicu reaksi tegas dari petugas.

Untuk mengendalikan situasi, pihak kepolisian menurunkan mobil pemadam kebakaran bertekanan tinggi guna mengusir massa yang memadati jalanan. Kegiatan pengusiran dilakukan secara terkoordinasi, namun tetap menimbulkan kegaduhan dan kecemasan di kalangan warga sekitar. Beberapa korban luka ringan dilaporkan akibat benturan fisik dan tekanan udara dari air cannon. Aksi massa berlangsung hingga malam hari, meskipun kepolisian berhasil mengamankan area pusat kota.

Putusan ini menandai langkah penting dalam upaya menegakkan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik masa lalu. Pengadilan menegaskan bahwa kejahatan perang tidak boleh dilupakan, terlepas dari latar belakang politik atau popularitas tersangka. Meski demikian, keputusan tersebut justru memicu polarisasi di masyarakat Kosovo, di mana sebagian besar pendukung Thaci menilai vonis sebagai bentuk keadilan yang bias dan dipengaruhi kepentingan politik luar.

Penegakan hukum atas kasus-kasus perang menjadi indikator kematangan demokrasi dan keberlanjutan perdamaian di wilayah yang sebelumnya dilanda konflik. Vonis terhadap Thaci diharapkan mampu memberi pelajaran bagi generasi mendatang tentang tanggung jawab hukum atas tindakan kekerasan dalam konflik bersenjata. Namun, dampak sosial dan politik dari putusan ini masih akan terus dievaluasi dalam jangka panjang.