Tim Pemantau Ekonomi Daerah Diminta Identifikasi Akar Masalah

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh tim pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi mampu mendiagnosis permasalahan ekonomi secara mendalam. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pendekatan berbeda untuk setiap wilayah, karena setiap daerah memiliki potensi unik dan tantangan berbeda yang memengaruhi laju ekonomi.

Tim yang dibentuk bertugas mengawal perkembangan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan memastikan keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah dalam setiap koordinasi. Keterlibatan BPS dimaksudkan untuk memverifikasi akurasi data yang disampaikan pemerintah daerah, sehingga analisis yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam menjalankan tugasnya, tim diminta fokus pada sembilan langkah strategis, termasuk percepatan realisasi anggaran daerah dan nasional, percepatan proyek infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-imporn ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan, peningkatan output manufaktur sesuai potensi lokal, serta kemudahan perizinan usaha. Setiap daerah wajib menentukan minimal tiga langkah prioritas yang paling relevan dengan kondisi ekonomi setempat.

Tomsi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sukses bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari dampak nyata terhadap masyarakat. Pertumbuhan yang berkelanjutan harus mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menaikkan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa tanpa analisis yang tajam dan intervensi yang tepat, upaya percepatan ekonomi akan gagal menjangkau tujuan utama.