Transisi Energi di Indonesia Butuh Keseimbangan Teknologi dan Ketersediaan

Kendari, ıNarasikita - Pemindahan dari pembangkit berbahan bakar fosil ke sumber energi bersih memerlukan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan realitas kebutuhan listrik nasional. Di tengah komitmen Indonesia menuju net zero emission (NZE) 2060, penghentian dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih menghadapi kendala signifikan. Pertumbuhan konsumsi listrik, terutama di wilayah Jawa-Bali, yang mencapai sekitar 2.000 megawatt per tahun, membuat transisi harus dilakukan tanpa mengorbankan stabilitas pasokan energi.

Kebutuhan kapasitas tambahan listrik hingga 2034 diproyeksikan mencapai 69,5 gigawatt, dengan rincian 42,6 GW dari energi terbarukan, 10,3 GW dari gas, serta 10,3 GW untuk sistem penyimpanan energi. Dalam konteks itu, perusahaan seperti Paiton Energy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan, dan keterjangkauan energi. Gas dianggap menjadi jembatan strategis dalam transisi, karena mampu mengurangi emisi karbon hingga sekitar 50 persen dibanding batu bara dan menawarkan efisiensi termal hingga 60 persen.

Paiton Energy, yang saat ini mengoperasikan pembangkit dengan kapasitas sekitar 4.600 MW, tengah mengusulkan pembangunan pembangkit gas combined cycle sebesar 2.000 MW. Tujuannya, menurunkan intensitas emisi dari rata-rata 913 gram CO2 per kilowatt hour (kWh) menjadi sekitar 600 gram per kWh. Proyek ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk beralih ke bahan bakar gas, serta menyiapkan infrastruktur yang dapat mendukung penggunaan hidrogen di masa depan.

Perusahaan menyatakan siap mengeksekusi rencana pengembangan, asalkan pemerintah memberikan kepastian regulasi dan izin. Keberlanjutan transisi juga bergantung pada ketersediaan pasokan gas, termasuk LNG, serta pengembangan teknologi turbin yang mendukung bahan bakar hidrogen. Mitsubishi Power Indonesia menegaskan bahwa meski infrastruktur hidrogen belum tersedia, potensi penggunaan amonia hijau dan konversi energi surya untuk produksi hidrogen hijau tetap menjadi fokus pengembangan.

Pendekatan integratif yang melibatkan gas, hidrogen, dan energi terbarukan seperti panas bumi dinilai sebagai kunci keberhasilan transformasi sistem energi nasional. Tanpa dukungan kebijakan yang transparan, pembiayaan yang terbuka, dan perencanaan infrastruktur yang matang, upaya pensiun dini PLTU batu bara berisiko mengganggu ketahanan energi nasional.