Trump Janjikan Dana Rp 87 Juta per Warga Jika Republik Menang Pemilu

Kendari, ıNarasikita - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana memberikan dana sebesar US$5.000—setara sekitar Rp 87 juta—kepada seluruh warga dewasa Amerika jika Partai Republik berhasil mempertahankan kendali di Kongres pada pemilu paruh waktu November mendatang. Janji tersebut disampaikan sebagai bagian dari kampanye politik yang menekankan kebijakan ekonomi berbasis keuntungan langsung bagi rakyat, meskipun belum ada rincian teknis mengenai sumber pendanaan atau mekanisme penyaluran.

Dalam konteks hukum, meskipun tidak secara langsung melanggar larangan pemberian imbalan atas suara, rencana ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kelayakan dan kewajaran. Konstitusi AS menegaskan bahwa presiden tidak dapat mengeluarkan dana publik tanpa persetujuan Kongres. Meskipun Trump menyatakan bahwa proses legislatif tidak perlu dilalui, hal ini menimbulkan kekhawatiran soal kewenangan eksekutif dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Estimasi biaya dari pemberian tersebut mencapai sekitar US$1,27 triliun jika hanya diberikan kepada warga negara AS, yang setara dengan Rp 22.000 triliun. Angka ini jauh melampaui total anggaran stimulus pandemi sebelumnya yang mencapai US$814 miliar. Sementara itu, pendapatan dari bea masuk yang dikumpulkan selama tahun fiskal 2025 hanya sekitar US$195 miliar, yang berarti diperlukan hampir tujuh tahun penghasilan tanpa pengurangan untuk menutupi biaya ini.

Pihak oposisi, khususnya Partai Demokrat, merespons dengan tajam. Gubernur California, Gavin Newsom, menyebut janji Trump sebagai bentuk "pembelian suara" yang korup, sementara anggota Kongres dari Maryland, Jamie Raskin, menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari kebijakan presiden yang "sembrono dan disfungsional". Mereka menekankan risiko inflasi akibat suntikan uang tunai besar-besaran ke ekonomi yang sedang mengalami tekanan harga.